Jakarta (pilar.id) – Dr. Peni Hanggarini, dalam diskusi daring yang berjudul Apa Visi ke Depan? Pertahanan Negara, Kedaulatan Bangsa yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, menyampaikan pandangannya bahwa visi pertahanan keamanan Indonesia ke depan harus memasukkan strategi penguatan pertahanan maritim. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada di lingkungan strategis yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian.
Sebagai Dosen di Universitas Paramadina, Peni menekankan pentingnya penguatan strategi pertahanan maritim mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki kepentingan maritim yang tinggi. “Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan maritim yang assertive, bukan agresif. Ancaman global dari wilayah maritim dan sekitarnya harus dikelola dengan baik dan didukung oleh teknologi,” ujarnya.
Peni menyoroti bahwa Indonesia merupakan kekuatan maritim dunia, dan untuk memperkuat strategi pertahanan maritim, perlu dipahami bahwa ancaman keamanan harus ditanggapi dengan sistem pertahanan yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer. “Visi pertahanan ke depan haruslah cerdas, spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu,” tambahnya.
Marsekal (Purn) Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, menekankan pentingnya konsep Pertahanan Keamanan Nasional (Defense White Paper), yang menguraikan tentang total defense melibatkan komponen utama pertahanan, komponen cadangan, dan lainnya. Namun, ia juga menyayangkan bahwa buku putih pertahanan pada 2015 belum diuraikan dan diimplementasikan dengan baik.
Diskusi tersebut juga menggarisbawahi peran penting dunia cyber dalam masa depan pertahanan, sebagai domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan angkasa luar. Prof. Dr. Imron Cotan menjelaskan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dari perspektif Cyber War, yang merupakan matra baru di samping matra konvensional darat, laut, dan udara.
Imron menyoroti kesamaan agenda USA dan China terhadap Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang sekuler dan liberal. “USA mencoba membangun pranata-pranata yang mendukung liberalisasi dan sekularisasi. Jika tidak hati-hati, Indonesia dapat terjerumus seperti di Jepang,” peringatannya.
Pengamat Pertahanan dan Militer, Dr. Connie Rahakundini, menegaskan bahwa Indonesia harus memainkan peran aktif dalam menghadapi tantangan arsitektur keamanan global. “Indonesia harus proaktif, menjadi pemain berpengaruh, dan menyesuaikan orientasi kebijakan luar negeri untuk menjadi poros maritim, dirgantara, dan permukaan dunia,” katanya.
Connie juga membahas riset Lemhanas mengenai ancaman keamanan nasional, menyoroti kemungkinan spillover perang antara USA dan China pada 2037 dan kategorisasi Indonesia sebagai kawasan merah potensial terjadinya konflik pada 2023. Ia menekankan pentingnya menjaga demokratisasi di Indonesia, terutama dalam proses pilpres 2024. (ipl/hdl)
