Jakarta (pilar.id) – Seiring dengan upaya penguatan sektor logistik dalam penyelenggaraan negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara Dinas Pos.
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/2023, Pos Indonesia bertanggung jawab atas distribusi logistik dinas dan menjamin standar kualitas pengiriman. Fokus utama juga diberikan pada upaya menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Sebagai perusahaan logistik milik negara, Pos Indonesia diamanahkan untuk menyelenggarakan layanan pos universal di 2.400 kecamatan dan memberikan dukungan dalam penyediaan layanan kurir serta logistik bagi pemerintah.
Kolaborasi ini telah terbukti sukses, terutama dalam mendistribusikan vaksin COVID-19, bantuan sosial (bansos) cadangan, membangun nusantara logistics hub di IKN, dan menjadi distribusi logistik pemilu.
Menkominfo Budie Arie menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Pos Indonesia, mengungkapkan, “Pos Indonesia sudah memenuhi standar mulai dari sisi ketersediaan gerai, jangkauan layanan, sampai penanganan risiko. Kami harap agar seluruh instansi bisa memanfaatkan ini agar kita semakin kuat.”
Budi menekankan bahwa Pos Indonesia menjadi jasa pengiriman terintegrasi dengan cakupan luas, yang tidak hanya mendukung logistik nasional namun juga berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Targetnya adalah mencapai 9 persen biaya logistik terhadap PDB pada tahun 2045.
Direktur Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menambahkan bahwa perusahaan akan menjalankan peran dan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara dinas pos. Dia menyatakan, “Pos Indonesia akan terus mendukung komunikasi dan mendorong ekonomi di wilayah 3T. Melalui POSIND Day, kami berharap kegiatan logistik nasional dapat terakomodir dengan baik, dan pendistribusian logistik nasional dapat merata.”
Sebelumnya, Kemenkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3/2023 untuk mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.
Selain peran pentingnya dalam logistik nasional, Pos Indonesia juga telah membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendistribusikan produknya. Pada tahun 2023, tercatat pertumbuhan transaksi yang signifikan terutama di wilayah rural.
Faizal mengatakan, “Terdapat pertumbuhan transaksi di wilayah rural yang cukup signifikan. Keberadaan kantor cabang pembantu layanan pos universal ini terbukti dalam membantu masyarakat khususnya UMKM.”
Dalam acara POSIND Day, Pos Indonesia memperkenalkan logo baru bertuliskan “PosIND,” yang merupakan singkatan dari Pos Integrated National Distribution System. Logo ini mencerminkan komitmen Pos Indonesia sebagai penyelenggara dinas pos yang modern dan terintegrasi.
Acara tersebut turut dimeriahkan dengan peluncuran Katalog Prangko 2024 dan Prangko Tahun Naga Kayu 2575 edisi Imlek. Peluncuran prangko ini sejalan dengan upaya POSIND dalam mengapresiasi pelanggan korporat di segmen pemerintahan.
Faizal menegaskan, “Diluncurkannya kedua prangko ini sebagai komitmen Pos Indonesia dalam meningkatkan pelayanan sekaligus kepuasan masyarakat. Pada dasarnya, prangko ini diluncurkan sejalan dengan momen Imlek tahun ini yang dipercaya dapat membawa keberuntungan.”
PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik, jasa keuangan, serta properti. Didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746, PT Pos Indonesia (Persero) menjadi salah satu BUMN tertua di Indonesia.
Dalam melaksanakan pelayanan pos di Indonesia, perusahaan ini membaginya ke dalam enam daerah atau regional, mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Transformasi digital juga telah diterapkan oleh PT Pos Indonesia dengan layanan seperti Pos Aja! dan Pospay, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pelanggan. Saat ini, PT Pos Indonesia memiliki tiga anak perusahaan, yaitu Pos Logistics, Pos Properti, dan Pos Fin. (mad/ted)
