Jakarta (pilar.id) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kondisi ini bisa menjadi akibat dari kebijakan bansos yang dinilai salah dalam penerapannya.
Dalam keterangannya, Netty menyebut bahwa situasi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri di mana permintaan bahan pokok cenderung meningkat.
Netty juga tidak sependapat dengan klaim pemerintah yang menyebutkan kelangkaan dan kenaikan harga beras disebabkan oleh perubahan cuaca yang mengakibatkan turunnya hasil panen. Menurutnya, kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memperhitungkan ketersediaan pasokan juga berkontribusi pada kelangkaan beras.
“Bansos yang berlebihan ini tidaklah mendesak seperti pada masa pandemi Covid-19. Ironisnya, bansos jelang pemilu kemarin justru lebih sering dan lebih banyak dibandingkan saat pandemi. Pemerintah perlu mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut,” ujarnya.
Netty menegaskan pentingnya langkah-langkah penanggulangan yang nyata dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga beras, daripada sibuk dengan klarifikasi terkait kebijakan bansos.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bahan pangan yang murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kenaikan harga ini dengan langkah-langkah efektif, seperti operasi pasar dan pengawasan distribusi. Pastikan tidak ada pihak yang mencari keuntungan di tengah keadaan sulit ini, misalnya dengan melakukan penimbunan,” tegas Netty. (usm/hdl)
