Jakarta (pilar.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan peluang besar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024 yang direncanakan pada 27 November 2024.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoiruddin, mengatakan bahwa Anies masih dianggap sebagai kandidat yang potensial untuk memimpin DKI. Pernyataan ini merujuk pada hasil rekapitulasi Pemilu 2024 di KPU RI yang hampir final, di mana Prabowo Subianto memenangkan pemilihan.
Dalam konteks tersebut, PKS tidak menutup kemungkinan bagi Anies untuk melanjutkan masa jabatannya sebagai gubernur DKI untuk periode kedua. Namun, Khoiruddin menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 dari KPU.
“Kami bertemu dengan Pak Anies kemarin, dan saya sudah menyampaikan langsung bahwa kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Setelah itu, baru kita akan mengumumkan secara resmi apakah Pak Anies akan maju kembali sebagai gubernur DKI Jakarta atau tidak,” ujar Khoiruddin dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/3/2024).
Khoiruddin menjelaskan bahwa Anies memiliki peluang besar untuk dipertimbangkan sebagai kandidat gubernur DKI yang baru. Sebagai seorang yang dianggap sebagai aset berharga bagi warga Jakarta, potensi kepemimpinan Anies masih sangat diakui.
Meskipun ada kemungkinan Anies kalah dalam pertarungan dengan Prabowo di DKI Jakarta dalam Pilpres 2024, Khoiruddin tetap yakin untuk mengusungnya. “Kami sangat mungkin untuk mendukungnya di pilgub. Sekarang, kita tunggu pengumuman resmi dari KPU,” tegasnya.
Namun, Khoiruddin juga menegaskan bahwa PKS tidak terpaku pada satu sosok saja. Bagi PKS, tokoh yang dipilih harus sejalan dengan misi dan visi partai untuk masyarakat Jakarta.
“Bagi PKS, siapapun yang dapat menjalankan platform negara yang telah dibangun oleh PKS untuk kepentingan masyarakat Jakarta, baik itu Anies atau siapapun, silakan,” jelas Khoiruddin.
“Intinya, siapa pun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi, baik dari Nasdem, PKB, TNI-Polri, ataupun dari tokoh lainnya, silakan,” tambahnya. (hen/hdl)
