Surabaya (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, telah menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023. Penyampaian ini dilakukan pada Senin (22/4/2024) di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Pj. Gubernur Adhy secara rinci memberikan tanggapan atas saran, masukan, kritik, dan pertanyaan dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur mengenai LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus Pembahas LKPJ atas penilaian bahwa LKPJ Gubernur Jawa Timur untuk tahun 2023 telah memenuhi ketentuan yuridis formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya juga mengapresiasi kritik, saran, dan masukan yang telah disampaikan untuk pembangunan dan kemajuan Jawa Timur,” kata Adhy.
Adhy menekankan pentingnya sinergi dalam meningkatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Ia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pihak legislatif terhadap beberapa IKU yang berhasil dicapai, seperti Indeks GINI, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Resiko Bencana.
“Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan kerja bersama serta arahan dari segenap jajaran legislatif yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada eksekutif. Capaian ini merupakan hasil sinergi dari seluruh elemen di Jawa Timur, baik dari eksekutif maupun legislatif,” jelasnya.
Dalam konteks ekonomi global, Adhy menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Salah satu langkahnya adalah dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah. Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp 22,32 triliun dari target Rp 21,67 triliun, melebihi realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 21,25 triliun dari target Rp 18,12 triliun.
Namun, Adhy juga mengakui bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen untuk mengoptimalkan belanja daerah melalui program prioritas Nawa Bhakti Satya yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.
“Komitmen kita bersama adalah meningkatkan PAD di tahun 2024 dan memaksimalkan serapan anggaran,” tambahnya.
Selain itu, Adhy juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangkitkan perekonomian Jawa Timur. Antara lain, penguatan daya saing industri kecil melalui pelatihan peningkatan nilai tambah, sertifikasi, dan desain produk kemasan, serta program afirmasi melalui dukungan permodalan subsidi bunga pada Program Kredit Sejahtera (Prokesra).
“Program-program ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan ekonomi Jawa Timur,” tegas Adhy.
Pj. Gubernur Jatim juga mencatat keberhasilan Pemprov Jatim dalam mengendalikan inflasi di Jawa Timur melalui program Sinergi Gapai Inflasi Terkendali (SIGATI). Program ini berhasil mewujudkan stabilisasi harga pangan untuk meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok melalui penyelenggaraan pasar murah.
“Semua capaian ini merupakan hasil kerja dan usaha bersama untuk memajukan Jawa Timur. Capaian ini adalah hasil dari kerjasama, kolaborasi, dan sinergi semua pihak di Jawa Timur,” tutupnya. (usm/hdl)
