Surabaya (pilar.id) – Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan kontroversial dengan memberikan izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) agama, sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.
Keputusan ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari Fahrul Muzaqqi S.IP., M.IP., Pengamat Politik Universitas Airlangga (UNAIR). Fahrul menilai bahwa keputusan ini dapat memiliki konsekuensi politik yang signifikan.
Menurut Fahrul, meskipun ini merupakan kesempatan bagi ormas, keputusan ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masa depan. Ia menilai bahwa ormas yang terlibat dalam konsesi tambang ini secara tidak langsung akan memiliki hutang politik.
“Meskipun mempertaruhkan independensi, ormas-ormas agama yang menyambut keputusan ini memiliki pertimbangan moral tertentu. Namun, mereka harus menjaga marwahnya agar tidak menjadi ‘sandera politik’,” jelas Fahrul.
Fahrul menekankan tiga tantangan utama bagi ormas agama yang terlibat dalam pengelolaan lahan tambang.
- Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas – Ormas harus memiliki SDM yang mampu mengelola tambang secara profesional.
- Memberikan Pertimbangan Objektif dan Kritis – Ormas harus tetap kritis dan tidak hanya menjadi ‘stempel’ pemerintah.
- Menjaga Identitas sebagai Civil Society – Ormas harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan bukan semata-mata pada pertimbangan bisnis.
Walaupun menghadapi tantangan ini, Fahrul menilai bahwa konsesi tambang bisa menjadi langkah positif bagi ormas. “Ormas yang semula hanya outsider dalam memanfaatkan sumber daya alam, kini terlibat aktif untuk mengelolanya. Sehingga, mereka dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Fahrul mengkhawatirkan bahwa ormas bisa terjerumus pada kepentingan elitnya sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah terus mengevaluasi keputusan ini secara berkala.
“Ormas yang mendapatkan izin tambang harus bisa menjaga semangat kolektivitasnya agar menjadi berkah. Jika tidak, keputusan ini bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” paparnya. (rio/hdl)
