Mojokerto (pilar.id) – Penjabat Sementara (PJs) Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (2/10/2024).
Rakor yang berlangsung di Satya Bina Karya (SBK) ini dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.
Tomsi menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memantau perkembangan data inflasi. Ia juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait memastikan harga produk tertentu yang masih mengalami kenaikan di setiap daerah dapat ditangani dengan baik. “Tolong cek dan kritisi data di daerah terkait harga produk yang naik,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pada September 2024, Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,12 persen secara bulanan (month to month), sedangkan inflasi tahunan (year on year) berada di angka 1,84 persen.
Penurunan harga di sektor makanan, minuman, tembakau, serta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi menjadi faktor utama terjadinya deflasi.
Lebih lanjut, Amalia merinci bahwa dari 38 provinsi, 14 provinsi mengalami inflasi, sementara 24 provinsi mencatat deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Dalam rakor tersebut, PJs Bupati Jazuli meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Mojokerto melaporkan harga bahan pokok secara berkala.
“Data dari BPS harus terus diperbarui untuk memantau perkembangan harga,” ujarnya. Ia juga mengimbau agar peserta rakor yang mewakili tetap konsisten dalam menghadiri pertemuan mingguan agar dapat memahami perkembangan yang dibahas secara berkelanjutan. (tin/hdl)
