Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melanjutkan proses lelang jabatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada hari kedua, Jumat, 7 Maret 2025, empat kepala perangkat daerah (PD) berkesempatan memaparkan proposal visi-misi inovasi di ruang sidang wali kota.
Keempat kepala PD tersebut adalah Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), drg. Bisukma Kurniawati; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro; Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Tundjung Iswandaru; serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma.
Lelang jabatan ini mendapat respons positif dari para akademisi yang turut menjadi panelis. Prof. Dr. Fendy Suhariadi, M.T., Psikolog, Ketua Program Studi S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Pascasarjana dan Dosen Senior di Departemen Psikologi Industri dan Organisasi UNAIR, menyebutkan bahwa paparan proposal visi-misi inovasi pejabat Pemkot Surabaya merupakan terobosan baru di instansi pemerintahan.
“Ini mungkin pertama kalinya seleksi pimpinan disiarkan langsung melalui YouTube sehingga masyarakat Surabaya bisa menyaksikan. Ini benar-benar terobosan yang memungkinkan masyarakat tahu bagaimana calon kepala dinas bekerja,” ujar Fendy, Sabtu (8/3/2025).
Fendy menambahkan, inisiatif Wali Kota Eri Cahyadi ini patut dijadikan contoh dan diterapkan di pemerintahan daerah lainnya.
“Ini contoh yang bagus dan bisa diadopsi oleh pemerintah kota, provinsi, atau daerah lain. Prosesnya sangat terbuka, dan masyarakat bisa memantau langsung. Ini sangat baik,” tegasnya.
Sementara itu, Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St, Ph.D, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), menyatakan bahwa lelang jabatan dengan paparan visi-misi ini sangat baik untuk pembangunan Surabaya ke depan.
“Biasanya birokrasi cenderung enggan berinovasi dan lebih memilih tatanan yang sudah mapan. Namun, dengan cara ini, setiap kepala dinas akan tertantang untuk berinovasi dan berkreasi,” kata Sulikah.
Menurut Sulikah, metode ini mendorong setiap kepala PD untuk terus mengkaji permasalahan dan mencari solusi inovatif yang berbeda dari sebelumnya.
Ia juga menegaskan bahwa cara ini bisa menjadi contoh bagi pemerintahan di daerah lain.
“Bisa dan bahkan harus diterapkan di daerah lain. Saya sendiri di FISIP juga menginginkan hal seperti ini. Ini akan menantang para pejabat untuk berpikir kreatif dan fokus pada manfaat bagi masyarakat. Semua harus berbasis output, outcome, data-driven, dan memiliki target serta pencapaian yang jelas,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong inovasi dalam birokrasi. Harapannya, metode ini dapat diadopsi oleh daerah lain untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (usm/hdl)
