Jakarta (pilar.id) – Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi industri sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu lonjakan harga energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak tersebut melalui kebijakan yang terintegrasi.
Dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Airlangga menyampaikan bahwa meskipun tantangan global meningkat, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026, dengan inflasi yang tetap terkendali dan kepercayaan konsumen berada pada level optimistis.
Kinerja positif tersebut juga tercermin dari surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan serta struktur ekonomi yang ditopang oleh permintaan domestik, yang berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dengan likuiditas perbankan yang memadai dan permodalan yang kuat.
Pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan untuk meredam dampak risiko global. Dari sisi fiskal, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dilakukan dengan fokus pada sektor produktif. Sementara itu, koordinasi dengan otoritas moneter diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Upaya menjaga daya beli masyarakat juga menjadi prioritas melalui percepatan penyaluran bantuan sosial dan stimulus fiskal. Di sektor energi, pemerintah mendorong implementasi program biodiesel B50 serta pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
Di sisi eksternal, Indonesia terus memperluas kerja sama internasional guna memperkuat akses pasar dan diversifikasi risiko. Sejumlah perjanjian perdagangan seperti Indonesia–Uni Eropa CEPA, Indonesia–Kanada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia menjadi instrumen penting dalam memperluas ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Penguatan hubungan bilateral juga menjadi fokus, termasuk kerja sama strategis dengan Rusia yang mencakup sektor energi, industri, dan perdagangan. Kerja sama ini meliputi pengamanan pasokan energi, pengembangan infrastruktur, hingga penguatan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional untuk mendukung transisi energi dan ketahanan kawasan, termasuk melalui inisiatif kerja sama energi bersih di tingkat regional.
Forum diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, serta akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui penguatan hilirisasi industri dan sinergi kebijakan lintas sektor, pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. (usm/hdl)
