Jakarta (pilar.id) — Kritik tajam media internasional The Economist terhadap arah kebijakan Indonesia menjadi sorotan dalam diskusi akademik yang digelar Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri, Jumat (23/5/2026). Forum bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” itu mempertemukan ekonom, akademisi, dan peneliti untuk membedah kondisi ekonomi dan demokrasi nasional.
Diskusi yang berlangsung secara hibrida di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Kampus Kuningan, Jakarta, tersebut dipandu M. Rosyid Jazuli, Ph.D. Pembahasan berangkat dari dua artikel The Economist yang terbit pada pertengahan Mei 2026, yakni “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.”
Kedua laporan tersebut menilai pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan serius terkait disiplin fiskal, kualitas institusi negara, hingga kemunduran demokrasi. Respons pemerintah terhadap kritik internasional itu juga dinilai memicu perdebatan lebih luas mengenai kondisi tata kelola nasional.
Kampus Dinilai Harus Jadi Ruang Kritik Berbasis Data
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga ruang diskusi akademik yang terbuka dan berbasis bukti ilmiah.
Menurutnya, berbagai persoalan kebangsaan harus dibahas melalui pendekatan data, teori, dan kajian empiris agar menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Ia menilai kebebasan akademik menjadi fondasi penting dalam mengawal kualitas demokrasi dan tata kelola negara.
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dipahami sebagai sinyal peringatan terhadap menurunnya kualitas kepercayaan publik kepada institusi negara.
Ia menyoroti adanya kesenjangan yang semakin lebar antara otoritas pemerintah dan legitimasi publik. Menurutnya, pelemahan integritas, meritokrasi, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor utama yang memicu penurunan kepercayaan masyarakat maupun pelaku ekonomi.
Sudirman menilai pemulihan kepercayaan publik harus menjadi agenda utama melalui tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ekonom Ingatkan Kemiripan dengan Situasi Pra-Krisis 1998
Ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, menyebut Indonesia memang belum berada di ambang krisis. Namun, ia mengingatkan sejumlah gejala yang muncul saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang krisis ekonomi 1997–1998.
Menurut Ikhsan, pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, hingga melemahnya institusi independen merupakan sinyal yang perlu diwaspadai. Ia juga menilai ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan dapat memperbesar risiko ekonomi dalam jangka panjang.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi Indonesia saat ini masih berbeda dibanding masa pra-reformasi karena adanya bantalan ekonomi yang relatif lebih kuat.
Ikhsan juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menilai pengalaman reformasi pada era Presiden B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan stabilitas ekonomi dapat dipulihkan melalui penghormatan terhadap aturan dan institusi demokrasi.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai sebagian besar kritik The Economist memiliki dasar kuat, terutama terkait komunikasi pemerintah, independensi bank sentral, iklim usaha, dan kualitas perencanaan kebijakan publik.
Menurut Wijayanto, pola pengambilan kebijakan tanpa kajian yang matang berpotensi menciptakan ketidakpastian ekonomi jangka panjang. Ia mendorong pemerintah menerapkan proses perencanaan yang lebih terukur, termasuk analisis dampak dan uji coba sebelum menjalankan proyek berskala besar.
Ia juga menekankan kritik dari lembaga internasional seharusnya dijadikan bahan evaluasi dan bukan dianggap sebagai serangan politik terhadap pemerintah.
BRIN Sebut Demokrasi Indonesia Mengalami Erosi
Peneliti senior BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, menilai kritik The Economist perlu dipahami sebagai alarm terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Ia menyebut Indonesia menghadapi tantangan berupa melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, sentralisasi kekuasaan, serta menurunnya kualitas partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Menurut Siti, kemunduran demokrasi sering berlangsung secara perlahan sehingga kerap dianggap sebagai hal yang normal. Ia menilai demokrasi formal memang masih berjalan, tetapi fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat mengalami pelemahan.
Dalam forum tersebut, para pembicara sepakat bahwa Indonesia belum berada di jurang krisis. Namun, tanpa koreksi serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, risiko pelemahan institusi dan penurunan kepercayaan publik dapat semakin membesar.
Diskusi juga menekankan pentingnya memperkuat institusi negara, menjaga disiplin fiskal, memperbaiki iklim usaha, serta memastikan demokrasi berjalan secara substantif dan inklusif di tengah tantangan global yang terus berkembang. (usm)
