Jakarta (pilar.id) – Usul perpanjangan masa jabatan presiden kembali menggema, kali ini datang dari kalangan pengusaha yang disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Kalangan dunia usaha meminta jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menilai, pengusaha setuju saja dengan opsi perpanjangan masa jabatan presiden. Asalkan, dunia usaha memiliki jaminan keamanan, ketentraman, kondusifitas dalam berusaha.
“Selama iklim usaha dan investasi di Tanah Air terjamin atau kondusif, kita sebagai pengusaha mengikuti saja, terserah pemerintah,” kata Sarman kepada Pilar.id, Selasa (11/1/2022).
Apabila berbicara perpanjangan atau penundaan pilpres, kata Sarman, itu merupakan keputusan politik, pengusaha tidak akan mungkin ikut campur terlalu dalam. Namun, misalnya ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pemerintah, maka dunia usaha siap mengikutinya.
Ia menyadari, bahwasanya target-target dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama dua tahun terakhir tidak berjalan dengan maksimal, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
“Atas hal itu, kita menyadari dan memaklumi. Kalaupun masa jabatan Jokowi diperpanjang, kita tidak masalah,” kata dia.
Meski begitu, dia menegaskan, keputusan diperpanjang atau tidaknya masa jabatan presiden merupakan keputusan politik antara pemerintah, elite politik, dan DPR. Terpenting, kondisi bangsa tidak gaduh dan ujungnya akan meningkatkan perekonomian secara nasional.
“Penundaan pemilu adalah keputusan politik dan juga merupakan bagian dari pembangunan bangsa ke depan, dunia usaha tidak pada posisi menolak itu,” tegasnya. (her)
