Mojokerto (pilar.id) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kini mulai menyusunRencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk Tahun 2023. Daerah yang pernah menjadi Ibu Kota Kerajaan Majapahit ini, akan memfokuskankinerjanya di tahun 2023 untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bupati Mojokerto Ikfina di Mojokerto, Selasa (15/2/2022) mengatakan Pemkab Mojokerto juga menerapkan tiga program prioritas, yakni Mojokerto Maju, Mojokerto Makmur dan Mojokerto Adil.
“Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dimana kebijakan tersebut fokus dalam menggerakkan pemulihan dan pengembangan perekonomian,” ujarnya dalam konsultasi publik terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023.
Ia mengatakan, RKPD ini merupakan penjabaran dari Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, hingga rencana kerja pendanaan satu tahun.
“Rangkaian acara ini menjadi rancangan awal pasca-Musrenbang RKPD di tingkat desa,” ujarnya.
Ia menekankan ada tiga hal penting yang menjadi perhatian, pertama, usulan prioritas pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan yang digelar tanggal 2 hingga 10 Februari 2022 lalu, agar dikawal pada pembahasan Musrenbang tingkat kabupaten pada 29 Maret 2022.
Kedua, kata dia, dalam rangka capaian kinerja para kepala daerah harus mempedomani program prioritas yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 serta mempercepat capaian sasaran pembangunan daerah dan.
“Ketiga, kepada seluruh perangkat daerah agar efisien, fokus, kreatif dan mampu bersinergi,” ucapnya.
Untuk menyempurnakan dokumen RKPD serta menyelaraskan visi misi ‘Menuju Mojokerto Adil Makmur’, lanjut Ikfina, pihaknya mendorong adanya forum konsultasi publik ini sebagai sarana memberikan masukan dan saran kepada pemangku kepentingan. Sehingga, rancangan awal ini menghasilkan keputusan dan kesepakatan untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto ke depan.
“RKPD ini memberikan ruang untuk memberikan sumbangsih saran dan masukan ke pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Mohammad Farikhin menjelaskan, capaian pembangunan Kabupaten Mojokerto per tahun 2021. Tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 10,62 persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,54 persen. Pada sisi Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,15 persen dengan penilaian pada indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Dan pada sektor ekonomi, pertumbuhan pada Triwulan III tumbuh 4,41 persen. Adapun target pada 2023 pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,73 persen, Indeks Kesalehan Sosial sebesar 66,74 persen, Indeks Gini 0,312 hingga Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,53- 5,29 persen,” ujarnya. (lin/fat/antara)
