Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan masa transisi dari situasi pandemi Covid-19 ke endemi. Pemerintah akan tetap berhati-hati dan waspada agar Indonesia tidak mengalami kembali tren penularan kasus yang tinggi, seperti saat puncak kasus Covid-19 varian Delta.
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, status endemi di suatu negara jangan diartikan melulu baik, tapi harus diartikan sebagai bentuk terkendalinya suatu virus. Karena status endemi akan memiliki konsekuensi atau risiko.
Menurut dia, status endemi akan menimbulkan beban di fasilitas kesehatan (faskes) dan kasus kematian akan tetap terjadi. Seperti misalnya penyakit malaria. Setidaknya di Indonesia ada 5.000 kematian akibat malaria dan ratusan ribu masyarakat terinfeksi setiap tahunnya.
“Jadi, konsekuensi masuk endemi jangan diartikan bagus, harus diartikan sebagai situasi terkendali. Status endemi itu bukan berarti bagus. Kalau ada yang mengatakan endemi itu bagus, maka harus sekolah kesehatan masyarakat,” kata Dicky, Rabu (27/4/2022).
Kata dia, pemimpin harus tahu bahwa secara kesehatan masyarakat endemi itu berbahaya. Di masa transisi atau memasuki endemi, pemerintah harus menyiapkan regulasi. Mulai dari memikirkan pasca-pandemi, biayanya pengobatan Covid-19 nantinya akan seperti apa, dan kejelasan biaya vaksinasi.
“Kalau endemi, nanti kalau ada yang terpapar Covid-19 bagaimana? Apakah ditanggung BPJS Kesehatan atau bayar sendiri. Kemudian biaya vaksinasi, semua harus ada regulasinya,” kata dia.
Tapi pada prinsipnya, menurut pandangan Dicky, seharusnya semua itu tetap ditanggung pemerintah. Minimal ditanggung oleh asuransi atau BPJS Kesehatan. Lalu, vaksinasi harus tetap menjadi program pemerintah.
Menurut dia, dosis vaksin Covid-19 masyarakat itu setidaknya tiga dosis. Hak tersebut harus menjadi program pemerintah juga. Terkait vaksin booster atau vaksin keempat dan seterusnya, bisa berbayar atau gratis, tergantung pemerintah.
“Tapi yang jelas tiga dosis vaksin pertama harus ditanggung pemerintah alias gratis,” tegasnya.
Meski menilai bahwa status endemi bukan suatu hal yang bagus atau baik, namun Indonesia sudah harus menuju ke arah sana. Artinya, transisi menuju endemi sudah harus dimulai sejak sekarang dan disiapkan targetnya. Tentu, lanjutnya, target ini jangan disikapi dengan pencapaian yang ditentukan. Sebab virus corona adlah virus yang sifatnya dinamis.
Target enam bulan yang dicanangkan pemerintah merupakan suatu hal yang bagus. Pemangku kepentingan lintas sektor, stakeholder, dan masyarakat harus memiliki target dalam mengubah perilaku termasuk dalam perbaikan-perbaikan infrastruktur.
“Jadi endemi ini harus disikapi, tidak boleh jadi target. Dan itu adalah kondisi yang berbahaya, sebagaimana kondisi pada penyakit malaria ataupun demam berdarah. Sebuah negara tidak bisa mengatakan negaranya memasuki endemi. Itu kewenangan WHO,” ujar Dicky. (her/hdl)
