Semarang (pilar.id) – Ganjar Pranowo memberikan usulan cara penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) agar dilakukan berbasis zona. Artinya, dilakukan pemetaan dan penanganan di zona-zona tertentu untuk membatasi pergerakan dan penyebaran PMK ke daerah sekitar.
Ganjar memberikan contoh, misalnya penanganan PMK dilakukan berbasis desa atau kecamatan yang memang memiliki kasus PMK tinggi. Sehingga, tidak restriktif atau menutup seluruh wilayah di daerah tertentu.
Usulan ini, disampiakan oleh Gubernut Jawa Barat tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan PMK bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang berlangsung secara daring, Senin (27/6/2022).
“Kalau menurut saya zona, apakah desa dan beberapa desa atau kecamatan dan beberapa kecamatan sehingga tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan,” kata Ganjar.
Orang nomor satu di Jateng itu memberikan contoh beberapa kasus dari pelacakan ditemukan indikasi bahwa hewan ternak di satu lokasi tidak pernah keluar kandang, tetapi tetap terinfeksi PMK.
Oleh karena itu, kuat dugaan penularan terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang sehingga diperlukan karantina untuk hewan ternak kuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi.
“Ini yang penting untuk dilakukan dan SOP-nya kami siapkan karena penularan virusnya itu melalui udara, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada masker untuk sapi jadi agak riskan memang penularannya,” ujarnya.
Menurut Ganjar, penanganan wabah PMK telah menjadi pekerjaan rumah bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya menjadi cukup eksponensial.
Kendati demikian, dia optimistis penyakit ini dapat dikendalikan karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan hal penting untuk penanganan kasus ini adalah data.
“Nah siapa yang mendata, sementara inikan ada penyuluh, kami percayakan kepada kawan-kawan yang sering berhubungan dengan ternak, kelompok ternak, dan seterusnya. Teman-teman yang bekerja sebagai inseminator juga bisa digunakan. Kampus dan mahasiswa bisa digunakan, konsepnya sudah ada,” katanya.
Selain itu, di Provinsi Jawa Tengah juga ada Program Jogo Ternak dan Bolo Ternak yang harus dimaksimalkan betul untuk mengecek kondisi ternak.
Ganjar juga memberikan arahan kepada dinas terkait mengenai langkah penanganan di Jawa Tengah, salah satunya tentang percepatan vaksinasi ternak.
“Beberapa item tadi kita sampaikan kepada kawan-kawan dinas setelah rapat dengan Menko Marves agar dilakukan percepatan karena faktanya memang kebutuhan vaksin kita masih jauh dari yang ada,” ujarnya.
Ganjar mengungkapkan, Jateng membutuhkan kira-kira 6 jutaan dosis vaksin, sedangkan hingga saat ini baru menerima 77.000 dosis vaksin pencegah PMK dari Kementerian Pertanian.
“Minimal kalau enam bulan ke depan ini bisa disuntik vaksin pertama itu bisa cepat, maka saya minta carikan vaksinnya ada di mana. Tadi keputusannya Kementan sudah ada ahlinya untuk melakukan atau membuat vaksin sendiri. Kalau perlu impor ya impor, tapi tadi diperintahkan oleh Menko Marves dicari produk yang dalam negeri. Sejauh mana bisa dilakukan sehingga kami akan bisa melakukan isolasi atau karantina-karantina,” katanya. (fat)
