Jakarta (pilar.id) – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan, tak akan ada menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite maupun solar hingga 2 pekan mendatang. Menurutnya, pemerintah bersama dengan DPR masih menghitung profit windfall dari kenaikan harga komoditas.
“Kita akan hitung, berapa windfall profit dari kenaikan harga komoditas yang dinikmati negara. Apa masih bisa mengkompensasi,” kata Sugeng, di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Menurut dia, penyesuaian harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar akan berdampak melambungnya harga-harga barang atau inflasi. Ia mengasumsikan, setiap kenaikan harga pertalite 10 persen saja, bisa berdampak terhadap inflasi hingga 0,5 persen.
“Kalau ditambah solar bisa 0,8 persen. Di satu sisi rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol,” kata Sugeng.
Politisi Partai Nasdem ini mengkritik keras pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM pertalite pada pekan ini. Menurutnya, pernyataan tersebut merugikan semua orang karena dapat memicu antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
“Itu statement yang ceroboh, tidak manusiawi, merugikan semua orang. BBM belum naik saja, harga-harga sudah naik hari ini dan terjadi rush di SPBU-SPBU gara-gara pengumuman saudara Luhut Panjaitan,” tegas Sugeng.
Sugeng menjelaskan, ketersediaan pertalite hanya sampai Oktober 2022. Sehingga perlu dicarikan solusi yang benar-benar komprehensif untuk menyelamatkan inflasi, keuangan negara, dan BUMN yang diberikan penugasan.
Dia sepakat harga pertalite yang saat ini sebesar Rp7.650 per liter untuk disesuaikan menjadi Rp10.000 per liter. Begitupun harga solar, sekarang Rp5.510 per liter menjadi sekitar Rp7.000 per liter.
“Paling banter naik maksimum 30 persen menjadi Rp10.000 per liter untuk pertalite. Sedangkan pengguna motor, angkot dan solar untuk keperluan angkutan logistik masih tetap, harganya seperti sekarang. Kalau angkutan industri, pakai harga baru,” tuturnya.
Sugeng mengatakan, anggaran subsidi tentunya tidak cukup dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi riil ekonomi. Apalagi 70 persen BBM subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak
Di sisi lain, harga Indonesian Crude Price (ICP) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 dipatok 63 dollar AS kenyataannya sekarang 104 dollar AS per barrel. Sementara nilai tukar rupiah yang diperkirakan Rp14.350 juga bergerak melemah jadi Rp14.500 per dollas AS.
“Jadi Indonesia memang rentan terhadap gejolak harga energi. Mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ini mengacu pada harga impor dan tidak berada di kendali pemerintah,” tandasnya. (ach/hdl)
