Samarinda (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penambahan anggaran program Beasiswa Kaltim Tuntas sebesar Rp150 miliar pada APBD 2022. Dengan demikian, total bantuan untuk program pendidikan menjadi Rp305 miliar.
“Pada tahun ini akan ada tambah Beasiswa Kaltim Tuntas itu menjadi Rp305 miliar. Dari Rp155 miliar, ditambahRp150 miliar lagi,” kata Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor di Samarinda, Selasa (13/9/2022).
Penambahan anggaran ini secara otomatis juga akan menambah jumlah penerima, khususnya untuk kategori beasiswa tuntas.
“Jadi, bagi mahasiswa yang sudah apply atau melamar, tidak perlu lagi mengajukan permohonan baru, nanti yang di bawah nilainya akan otomatis tertarik ke atas. Jadi, sekitar 3.300 orang tambahan akan menerima beasiswa tuntas pada tahun ini,” jelas Isran.
Gubernur memastikan pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk Beasiswa Kaltim Tuntas tidak akan berkurang. “Tahun depan tidak kurang, tetapi akan sama jumlahnya sekitar Rp300 miliar,” ujarnya.
Dengan kisaran anggaran yang dialokasikan untuk Beasiswa Kaltim 2022 dan 2023, Gubernur berharap sekitar 30 hingga 40 persen mahasiswa yang berasal dari Kaltim akan mendapatkan Beasiswa Kaltim Tuntas.
“Jumlah mahasiswa di Kaltim sekitar 153 ribu orang. Kalau terisi sekitar 50 ribu orang, akan dapat 30 hingga 40 persen. Itulah kira-kira bayangan bahwa masyarakat dan anak-anak kita harus mendapatkan dukungan yang kuat dalam hal penyelesaian studi mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Isran.
Terkait dengan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Bumi Kalimantan Timur, dia meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus pembangunan Kaltim.
“Saya akan melakukan sayembara tulisan tentang IKN untuk 1.000 mahasiswa yang akan mendapatkan Beasiswa Kaltim Tuntas, baik dari program S-1, S-2, maupun S-3. Saya akan berikan hadiah yang menarik,” ucapnya.
Ditambahkan, “Kalau beasiswa ‘kan sudah dapat. Nanti ada hadiahnya yang menarik. Hal ini agar memberikan informasi yang memadai dan secara ilmiah kepada masyarakat luas terkait dengan pembangunan IKN”. (ret/hdl/ant)
