Pontianak (pilar.id) – Masa kepemimpinan Kepala Daerah, Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan berakhir pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan pemilihan kepala daerah baru, akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang.
Sehingga, DKI Jakarta selama dua tahun masa peralihan tersebut, akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Terkait dengan proses penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta, tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa orang yang ditunjuk haruslah yang memahami kondisi ibu kota.
“Tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, orang yang pernah berkecimpung di Jakarta, dan tahu persis soal Jakarta,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (22/9/2022).
Diketahui masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022.
“Nanti siapa orangnya, kita harapkan ini sebagai untuk melanjutkan sampai ke 2024, tentu jangan orang yang tidak tahu Jakarta,” ungkap Wapres.
Terkait dengan calon Pj Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI pun telah menyepakati tiga nama untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan tersebut, telah disampaikan oleh DPRD DKI pada Pada 13 September 2022 lalu.
Ketiga calon Pj tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang juga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin.
“Kalau tidak tahu Jakarta kan akan sulit, dan prosesnya seperti biasa melalui penetapan,” tambah Wapres.
Wapres Ma’ruf menyebut proses penetapan Pj Gubernur Jakarta akan sama proses seperti penetapan pj gubernur daerah lain.
“Saya kira itu sudah ada aturannya seperti daerah-daerah lain, seperti kemarin kan sudah ada Banten, Bangka Belitung, kemudian Aceh itu sudah berjalan. Nanti periode berikutnya beberapa daerah termasuk DKI Jakarta. Saya kira prosesnya akan sama,” ungkap Wapres.
Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta pada 13 September 2022 lalu, Heru dan Marullah masing-masing mengantongi sembilan suara. Artinya seluruh fraksi di DPRD DKI yang berjumlah sembilan fraksi memilih dua figur tersebut.
Setelah terpilih tiga nama usulan dari DPRD DKI, kewenangan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo yang akan memilih satu orang sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Selain dari DPRD DKI, Kementerian Dalam Negeri juga mengusulkan tiga nama sehingga total akan ada enam nama yang diusulkan kepada Presiden Jokowi
Nama-nama usulan dari Kemendagri bisa sama dengan tiga nama yang diusulkan DPRD DKI atau berbeda.
Setelah ada enam nama, Mendagri lalu mengusulkan nama-nama tersebut ke Presiden Jokowi untuk dibahas di Tim Penilai Akhir (TPA) oleh Presiden Jokowi dan lembaga terkait. (fat)
