Jakarta (pilar.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas menjaga ketertiban negara. Sehingga, penting bagi lembaga Korps Bhayangkara untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Untuk itu, Gus Yahya mengatakan bahwa Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo harus segera menumbuhkan kembali kepercayaan publik pada kepolisian. Terutama, setelah adanya rentetan kasus yang terjadi di Internal Polri.
“Soliditas dan moral personel Polri juga harus dijaga sehingga kepercayaan publik bisa kembali tumbuh,” kata Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Menurut Gus Yahya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah persoalan penting. Apalagi, di tengah tantangan yang semakin kompleks.
“Soliditas Polri baik secara organisasi maupun moral sangat menentukan dalam menjaga dan memelihara stabilitas serta ketertiban di waktu-waktu yang penuh tantangan di masa depan,” katanya.
PBNU juga mendukung langkah cepat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang merespons langsung dugaan keterlibatan Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jendeal Polisi Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
“Terima kasih atas kesungguhan dan keteguhan Kapolri dalam upaya kerasnya mengembalikan integritas dan disiplin Polri,” ujar Gus Yahya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Irjen Polisi Teddy Minahasa terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba yang diselidiki oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.
“Kemarin minta Kadiv Propam dan lakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM (Teddy Minahasa),” kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022)petang.
Sigit menjelaskan keterlibatan Teddy Minahasa diketahui dari penyidikan jaringan narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Penyidikan itu berdasarkan laporan masyarakat, dilakukan pendalaman, ditangkap tiga warga sipil.
Dari penangkapan itu dilakukan pengembangan dan ternyata terdapat keterlibatan anggota polisi berpangkat Bripka dan Kompol dengan jabatan kapolsek.
“Atas dasar tersebut kami minta kembangkan, saya minta terus dikembangkan kemudian berkembang pada seorang pengedar, dan mengarah kepada personel oknum anggota polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi,” ujar Sigit.
Kapolri juga menginstruksikan jajaran Divisi Propam Polri memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dilakukan Irjen Polisi Teddy Minahasa yang terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
“Tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadiv Propam melaksanakan pemeriksaan etik, untuk kemudian bisa diproses dengan ancaman hukuman PTDH,” kata Kapolri.
Hasil penyidikan dan gelar perkara yang telah dilakukan terkait dugaan keterlibatan peredaran narkoba oleh Teddy Minahasa, menyatakan Kapolda Sumatera Barat itu diduga melanggar dan sudah ditempatkan secara khusus. (fat)
