Madiun (pilar.id) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digelar di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun, Kamis (8/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Irwasum Polri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, SH, M.Hum, MSi, MM, bersama Wali Kota Madiun Dr. Drs. H. Maidi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Komjen Dedi menjelaskan, secara nasional Polri telah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat wilayah, termasuk 6 ton untuk Kota Madiun yang disalurkan melalui pasar murah.
Paket Komoditas Terjangkau untuk Warga
Polres Madiun Kota bekerja sama dengan Bulog dan Pemerintah Kota Madiun menyiapkan 500 kupon bagi masyarakat untuk membeli paket komoditas pokok dengan harga terjangkau. Total barang yang disediakan meliputi 6 ton beras, 5 ton minyak goreng, dan 4 ton gula.
Harga yang ditawarkan lebih murah dari pasaran, antara lain:
- Beras Medium SPHP: Rp55.000 per 5 kg
- Gula Premium: Rp16.500 per kg
- MinyaKita: Rp15.500 per liter
Pada hari pertama, penjualan mencapai 250 kemasan beras, 130 kg gula, dan 150 liter minyak goreng.
Selain itu, turut dicanangkan pembangunan Pusat Layanan Gizi (SPPG) yang difokuskan pada pemenuhan nutrisi kelompok rentan, sebagai upaya memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang.
Sinergi Polri, Bulog, dan Pemda
Komjen Dedi menegaskan bahwa GPM merupakan wujud kebijakan Kapolri untuk mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan.
“Kami berharap Polri terus bersinergi dengan Bulog di seluruh kota/kabupaten untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengawasi distribusi, dan memastikan pasokan bahan pokok aman,” ujar Komjen Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dan UMKM lokal sebagai pilar pengendalian inflasi yang berbasis perlindungan sosial.
Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, dengan seluruh paket kupon habis terserap. Puncak GPM akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 13-14 Agustus 2024.
“Kolaborasi Polri, Bulog, dan pemerintah daerah ini tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga membangun ketahanan pangan berkelanjutan,” pungkas Komjen Dedi. (tin/hdl)
