Jakarta (pilar.id) – Pemerataan pembangunan hingga saat ini masih jadi salah satu masalah yang belum bisa terselesaikan di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang luas dan terbagi menjadi ribuan pulau.
Namun, upaya pemerataan pembangunan tersebut juga terus coba dilakukan oleh pemerintah. Termasuk melalui Kementerian Energi dan Sumbar Daya Mineral (ESDM) yang akan memberikan bantuan pemasangan listrik ke 3.000 rumah masyarakat di pelosok Kalimantan Barat.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM.
“Pada 2022 ini, untuk wilayah Kalteng ditargetkan tersambung sebanyak 3.281 rumah tangga,” kata Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Obvitnas, Yurod Saleh di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu (23/11/2022).
Sebaran penerima BPBL di Kalteng pada 2022 yakni sebanyak 3.281 rumah yang tersebar di 14 kabupaten yakni Barito Selatan 116 unit, Barito Utara 49 unit, Barito Timur 104 unit, Gunung Mas 6 unit, Kapuas 231 unit, Katingan 106 unit dan Palangka Raya 36 unit.
Kemudian di Kabupaten Kotawaringin Barat 339 unit, Kotawaringin Timur 920 unit, Lamandau 14 unit, Murung Raya 1.159 unit, Pulang Pisau 114 unit, Seruyan 31 unit dan Sukamara 2 unit.
Yurod berharap, melalui program BPBL masyarakat dapat mandiri dengan akses listrik milik sendiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pinggiran dan masyarakat kurang mampu.
“Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga,” kata Yurod.
Yurod tidak merinci berapa rasio elektrifikasi Provinsi Kalteng sampai saat ini.
Sementara itu, Budiansyah penerima program BPBL di Kecamatan Pangkalan Banteng mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah memperjuangkan sehingga ia dan keluarga memiliki instalasi listrik sendiri.
“Kami lima tahun nyambung listrik ke tetangga, dengan membayar per bulan Rp100 ribu,” ucap Budi.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalteng Mukhtarudin mengatakan, BPBL merupakan upaya pemerintah dalam rangka keadilan dan pemerataan kepada masyarakat dalam mendapatkan listrik hingga ke daerah-daerah terdalam atau pelosok dan tertinggal.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar, karena dari listrik sangat berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan suatu daerah. Semoga ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya,” katanya. (fat)
