Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husin mengaku prihatin dengan rendahnya angka data remaja yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi atau perkuliahan.
Dari data sensus penduduk Badan Pusat Statistik, jumlah remaja berusia 18-20 tahun mencapai 29 juta jiwa. Namun, yang masuk ke pendidikan tinggi hanya sekitar 8 juta.
“Jadi ada 21 juta yang nasibnya, ya kita tidak tahu. Itu menjadi keprihatinan kita untuk memikirkan mereka-mereka, bagaimana masa depannya bisa lebih baik,” kata Djohar saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan Kelompok/Komunitas Mahasiswa Berprestasi di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Djohar menilai, salah satu kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan di dunia adalah dimasukkannya pendidikan karakter di sekolah.
Ia lantas membandingkan dengan pola pendidikan di luar negeri dan di dalam negeri, yang dinilainya sangat jauh berbeda.
Sebut saja di Malaysia yang lebih mengutamakan karakter pada anak. Bahkan, pendidikan karakter telah mereka utamakan dari mulai sekolah rendah.
“SR itu mereka Sekolah Rendah, di kita Sekolah Dasar. Itu sudah dimulai bagaimana disiplin-disiplinnya,” terangnya.
Djohar juga mengungkapkan soal mata pelajaran di Indonesia dan Jepang yang sangat berbeda jauh. Menurutnya, mata pelajaran kelas 4 SD di Indonesia sudah seperti kurikulum untuk kelas 6 SD di Jepang.
Hal itu dinilai terlalu berat. Sama halnya dengan Malaysia, Jepang juga mengutamakan pendidikan karakter.
Karenanya, Djohar menegaskan, pendidikan karakter semestinya harus menjadi tujuan utama ketika anak masuk sekolah dasar.
”Jadi coba sampaikan kepada Saudara Menteri, coba nanti pergi ke Jepang, ketemu anak-anak TK berkumpul, coba buang tisu pura-pura tak sengaja. Pasti ada anak TK itu yang mengambilnya, membuang ke tempat sampah,” sambung Djohar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pendidikan 2023 tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp612,2 triliun.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, belanja pendidikan kami akan mencapai di atas Rp600 triliun, tepatnya Rp612,2 triliun,” katanya.
Selain itu, untuk dana abadi pendidikan telah mencapai Rp129 triliun per Januari 2023.
Uang tersebut digunakan untuk memberikan dukungan penelitian pendidikan dan kebutuhan semua sektor untuk meningkatkan kualitas indeks manusia.
Bentuk dukungan pendidikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lainnya, yaitu beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang telah menghasilkan hampir 18.000 lulusan dan telah memberikan sebanyak 35.536 beasiswa. (ach/fat)
