Jakarta (pilar.id) – Kasus peretasan dan pembobolan website milik pemerintah, menjadi salah satu isu hangat yang terjadi di tahun 2022 lalu.
Ada banyak situs pemerintah yang berhasil dibobol oleh hacker di sepanjang tahun 2022.
Mengawali tahun 2023, peretasan terhadap situs pemerintah kembali terjadi. Jumat (3/2/2023), Pilar.id mendapati bahwa website Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) telah diretas oleh orang tak dikenal.
Halaman depan website Dinsos Jatim berubah tampilan menjadi sebuah gambar hitam putih dengan tulisan Hacked By OreoGans Ft M4L4ik4t_surg4.
Berikut ini daftar beberapa situs pemerintah yang berhasil dibobol dan diretas hacker sepanjang tahun 2022 lalu:
1. Ditjen Imigrasi
Pada awal tahun 2022 lalu, tepatnya 3 Januari 2022, situs resmi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berhasil dibobol oleh hacker.
Situs resmi beralamat www.imigrasi.go.id tersebut diretas dan tidak bisa diakses sama sekali.
Meski begitu, pihak Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa data masyarakat yang ada di situs tersebut aman.
“Untuk data-data pemohon layanan keimigrasian tetap aman terlindungi,” tegas Kepala bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara.
2. Situs Akademi Kepolisian
Berbeda dengan peretasan situs milik Ditjen Imigrasi yang menyebabkan laman tersebut tidak bisa diakses.
Peretasan situs milik Akademi Kepolisian ini berakibat pada perubahan tambilan website. Dimana, situs Akpol di alamat akpol.polri.go.id menampilkan iklan judi online dengan gambar bernuansa pornografi.
Peretasan ini terjadi pada Kamis, 4 Maret 2022. Akibatnya, situs Akpol tersebut menampilkan iklan judi online beralamat judihub88.com.
3. Kejaksaan Negeri Garut
Peretasan situs Kejaksaan Negeri Gaut di alamat kejari-garut.go.id terjadi pada 3 Agustus 2022. Berbeda dari dua peretasan sebelumnya yang tidak memberikan informasi terkait siapa pelaku peretasannya.
Peretas situs Kejari Garut meninggalkan informasi diri dan mengaku sebagai pemilik akun Instagram @opposite.688990.bytes.
Akibat peretasan ini, laman Kejari garut menampilkan sejumlah gambar dan infromasi terkait pembunuhan Brigadir Yoshua atau Brigadir J.
Akibatnya, pelayanan publik di Kejari Garut ketika itu mengalami kekacauan.
“Informasi seperti layanan tilang dan lainnya lumpuh. Tindakan dari orang tidak bertanggung jawab itu mengacaukan pelayanan publik,” terang Kepala Seksi Intelejen Kejari Garut, Irawan Ganda Saputra.
4. IndiHome
Masih pada bulan Agustus 2022, kasus peretasan dan pembobolan data menimpa salah satu provider layanan internet IndiHome.
Pembobolan data ini diakui dilakukan oleh hacker bernama Bjorka yang tahun 2022 lalu sempat menjadi fenomena tersendiri.
Bjorka mengaku telah membobol 26 juta data pelangga IndiHome dan menjualnya di situs gelap.
Isi dari data yang dibobol Bjorka tersebut pun beragam. Mulai dari riwayat browsing mulai dari tanggal, kata kunci, domain, platform, jenis browser hingga URL, dan lokasi.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Setelah mengaku telah membobol data dari IndiHome, Bjorka kembali menggegerkan masyarakat Indonesia dengan klaim telah berhasil membobol data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dari hasil peretasan dan pembobolan data di Kominfo, Bjorka mengaku telah mendapatkan 1,3 miliar data registrasi SIM Card dengan total kapasitas 87 GigaBytes.
Data tersebut, juga dipajang oleh Bjorka di situs gelap dan dijual dengan harga 50 ribu dolar Amerika. Di situs gelap itu, Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.
6. Pemprov Sulawesi Tenggara
Lagi-lagi Bjorka berulah. Bulan September 2022, Bjorka meretas situs milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bjorka meretas situs di alamat sultra.prov.go.id dengan mengganti tampilan muka dengan pesan panjang yang menyindir sosok Puan Maharani terkait kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun 2022 lalu.
Namun kali ini, Bjorka hanya melakukan peretasan ringan dan disebutkan tidak melakukan pembobolan data.
“Retasnya dia cuma masuk ke permukaan saja. Dia hanya menampakkan diri bahwa kami ada. Dia mengatasnamakan diri Bjorka,” terang Kepala Diskominfo Sultra, Ridwan Badalah.
Akibatnya, untuk mengatasi aksi peretasan tersebut, Prmprov Sultra harus mematikan server mereka dan melakukan penataan ulang situs remis Pemprov Sultra. (fat)
