Jakarta (pilar.id) – Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, menilai bahwa Indonesia bisa memimpin gerakan dedolarisasi di ASEAN 2023 untuk mencapai kesepakatan regional yang menguntungkan ekonomi seluruh negara anggota ASEAN.
“Kebijakan strategis mengenai dedolarisasi perlu dibahas secara terstruktur dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada Mei 2023 di Nusa Tenggara Timur,” ungkap Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani di Jakarta, Rabu (26/4/2023).
Dalam pandangan Ajib, dedolarisasi bisa memberikan tiga dampak positif bagi ekonomi Indonesia.
Pertama, efisiensi dalam transaksi dagang antar dua negara, kedua, Indonesia terhindar dari ancaman krisis finansial global, dan ketiga, keuntungan dalam neraca pembayaran dan kesehatan fiskal Indonesia.
Dijelaskan, dedolarisasi merupakan proses penggantian dolar AS sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan dan atau komoditas lainnya.
“Hal ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang akan meningkatkan nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar AS,” tambahnya.
Negara-negara maju seperti kelompok negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, juga mengambil kebijakan dedolarisasi.
China dan Rusia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dan dapat memberikan dampak signifikan dalam konteks politik dan ekonomi. India juga memiliki permintaan dalam jumlah penduduk terbesar kedua di dunia.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani setuju dengan kebijakan dedolarisasi.
BI behkan sudah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang, sedangkan Menteri Keuangan RI menyampaikan untuk meningkatkan pola Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra dagang guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. (hdl)
