Makassar (pilar.id) – Kepatuhan pembayaran iuran selama ini masih menjadi salah satu masalah utama BPJS Kesehatan. Tunggakan pembayaran iuran, tidak saja dilakukan oleh masyarakat secara pribadi yang menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, tunggakan pembayara iuran juga kerap dilakukan oleh pemberi kerja atau badan usaha untuk program BPJS Kesehatan yang diberikan kepada para pekerja mereka.
Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuaran tersebut, BPJS bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.
“Penegakan kepatuhan ini merupakan kepentingan bersama bagi seluruh masyarakat. Silahkan disampaikan bila ada badan usaha tidak patuh dan melanggar aturan maka kita akan tindak,” tegas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Greisthy E L Borotoding pada rapat monitoring dan evaluasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/11/2022).
Ia mengungkapkan saat rapat Monev bersama pihak Polda Sulsel bahwa terbukti dalam waktu sepekan dari lima badan usaha yang menunggak iuran dan dilimpahkan telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan bersama.
“Kami mengapresiasi pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel karena sangat tanggap dalam menindaklanjuti laporan terhadap badan usaha yang tidak patuh bayar iuran di wilayah kerja Kantor Cabang Makassar,” kata
Alhasil, para penunggak telah patuh melakukan pembayaran sebanyak dua badan usaha serta tiga badan usaha lainnya berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan dengan cara mencicil.
Greisthy menyampaikan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Sulsel atas dukungannya dalam penyelenggaraan program JKN. Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN, seluruh jajaran instansi pemerintahan 30 Kementerian dan Lembaga dihimbau agar dapat turut menjaga keberlangsungan program JKN ini.
Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel Nugraha Pamungkas dalam pertemuan itu mengatakan, kesiapan satuannya untuk membantu BPJS Kesehatan dalam menjalankan kepatuhan Badan Usaha pada Program JKN telah dijalankan sesuai aturan.
“Kami dari Ditreskrimsus Polda Sulsel berterima kasih atas kolaborasinya. Ke depan, diharapkan tetap berkoordinasi dan komunikasi secara intens untuk mencari solusi terhadap permasalahan pelaku badan usaha tidak patuh dan menunggak iuran,” papar Nugraha menegaskan.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan kendala apa saja yang ditemui di lapangan saat melakukan penegakan kepatuhan terhadap pelaku Badan Usaha yang tidak patuh, sehingga aparat kepolisian siap untuk bersama-sama membantu mendukung keberlangsungan program JKN ini. (fat)
