Jakarta (pilar.id) – Muhammad Rizal Rustam, seorang pengacara dan akademisi, menekankan peran penting kaum muda dalam mengawal proses penegakan hukum di Indonesia.
Fenomena perang tagar di media sosial, khususnya terkait isu revisi UU KPK, menunjukkan keaktifan generasi muda dalam menyoroti isu-isu hukum.
Menurut Rizal, ada tingkat ketidakpercayaan dari kaum muda terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dalam upaya mengatasi hal ini, Prabowo-Gibran mengusulkan pemberian gaji tinggi kepada aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari korupsi.
“Dalam perspektif hukum, kita melihat adanya ketidakpercayaan dari kaum muda terhadap aparat penegak hukum. Saya melihat ada harapan dari Pak Prabowo,” ungkap Rizal dalam acara Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme yang diselenggarakan di markas TKN Fanta pada Senin (11/12/2023) malam.
Osco Olfriady Letunggamu, Caleg DPRD DKI Jakarta, menegaskan bahwa penegakan hukum erat kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang di DPR.
Sebagai ketua umum parpol yang mengawasi fraksi-fraksi di DPR, Osco menyatakan bahwa Prabowo memiliki wewenang penuh untuk mengawal agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Pak Prabowo adalah satu-satunya calon presiden yang juga menjabat sebagai ketua umum. Beliau bukan hanya petugas partai. Jika beliau terpilih sebagai presiden, beliau bisa menjamin penegakan hukum karena produk hukum dibahas di legislatif,” ujar Osco.
Sebagai wakil generasi muda, Osco menegaskan dukungannya terhadap seorang calon presiden yang independen dan sulit diintervensi oleh kekuatan di sekitarnya, termasuk dari partai politik. Baginya, presiden harus menjadi abdi rakyat setelah dilantik, bukan lagi abdi partai.
Andi Ryza Fardiansyah, Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Klaster Hukum, menambahkan bahwa di antara ketiga pasangan calon presiden peserta Pilpres 2024, hanya Prabowo yang menjabat sebagai ketua umum partai. Hal ini memberikan Prabowo kendali penuh atas kebijakan politik partainya dan meminimalkan potensi intervensi.
“Jika kita berbicara tentang penegakan hukum dan reformasi birokrasi, orang yang paling dapat menjamin agar hukum tegak adalah orang yang peluang intervensinya paling kecil,” kata Andi. (hen/hdl)