Jakarta (pilar.id) – Prof. Didin S Damanhuri, Guru Besar Universitas Paramadina, mengemukakan pandangan bahwa Bantuan Sosial (Bansos) saat ini telah jelas-jelas menjadi alat politik. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam diskusi yang diadakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES dengan tema “Bansos: Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?”. Acara daring ini berlangsung pada Rabu (7/2/2024) dan dipandu oleh Swary Utami Dewi.
Menurut Didin, indikasi kuat terlihat dari penyaluran bansos sebesar Rp 500 triliun, jumlah terbesar sejak era reformasi, yang tidak didukung oleh data kemiskinan yang menunjukkan penurunan yang signifikan.
“Seharusnya, penyaluran bansos dalam jumlah besar menunjukkan indikasi meningkatnya tingkat kemiskinan. Namun, kenyataannya, tingkat kemiskinan sudah menurun meskipun tidak secara signifikan. Ini menandakan bahwa bansos telah menjadi instrumen politik, terutama dibagikan menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.
Didin juga mencatat bahwa bansos dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tanpa melalui Kementerian Sosial, bahkan tanpa mendampingi Presiden saat distribusi bansos dilakukan. “Hal ini memperkuat dugaan bahwa bansos mengalami politisasi demi kepentingan Pemilu. Di banyak daerah, pembagian bansos bahkan dicap dengan label calon nomor urut 02 dengan pesan bahwa jika calon nomor urut 01 dan 03 menang, bansos tidak akan dibagikan lagi,” tambahnya.
Didin menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami gejala neo-otoritarianisme, dengan beberapa tanda yang kuat. Beberapa mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif di parlemen dikritisi, terlihat dalam beberapa Undang-Undang yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, seperti UU KPK, UU Minerba, UU Ciptaker, dan UU Kesehatan.
Dr. Elan Satriawan dari Universitas Gadjah Mada menambahkan bahwa bansos saat ini cenderung menjadi tujuan utama politik. Meskipun diakui sebagai strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan, bansos juga rentan terhadap politisasi. “Perlu ada program afirmasi yang lebih holistik untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kelompok miskin, bukan hanya mengandalkan bansos sebagai satu-satunya solusi,” ujar Elan.
Dr. Ninasapti Triaswati dari Universitas Indonesia melihat bahwa tujuan utama bansos seharusnya mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kebijakan ekonomi dan keuangan, bukan hanya pemberian uang atau makanan. Meskipun jumlah bansos meningkat dari tahun ke tahun, pertanyaan muncul apakah ada kepentingan politik di baliknya.
Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, menyatakan bahwa pemberian bansos saat pemilu mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi amanah konstitusi. Buku Outlook LP3ES juga menyoroti pelanggaran aturan demokrasi oleh pemerintah, termasuk pelanggaran etika dan kegagalan birokrasi dalam menjalankan bantuan sosial.
Dalam konteks ini, bansos yang dijadikan instrumen politik saat pemilu menimbulkan kontroversi terkait netralitas pemerintah dan dampaknya pada demokrasi. Protes dari sejumlah kampus menyoroti keadaan ini, menggambarkan ketidakpuasan dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dengan gejala-gejala politisasi bansos dan pengingkaran terhadap konstitusi, Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang menciptakan tanda tanya terkait demokrasi dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. (ipl/hdl)
