Jakarta (pilar.id) – Mekanisme penyaluran bantuan saat terjadi bencana di berbagai daerah di Indonesia, menjadi salah satu sorotan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan perlu adanya mekanisme penyaluran bantuan yang lebih efisien. Pasalnya, Presiden Jokowi kerap kali menemui kasus dimana bantuan yang datang ke lokasi bencana hanya menumpuk di posko saja.
Padahal, bantuan yang mengalir dari para donatur begitu deras. Namun, kerap kali mengendap di posko karena berbagai alasan.
“Lalu-lalang truk membawa bantuan, masyarakat yang terkena bencana melihat, hanya melihat tapi tidak pernah dibagi,” kata Jokowi di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi mengingatkan, agar bantuan segera didistribusikan kepada masyarakat, korban bencana alam. Kalaupun harus menyisihkan untuk stok darurat, paling tidak lebih dari setengahnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan begitu, masyarakat akan merasa lebih nyaman karena memiliki stok pangan yang siap diolah kapan saja.
“Separuh lebih tolong dibagi ke masyarakat, meskipun mungkin tidak bisa dimasak. Mungkin, meskipun pada saat itu tidak bisa dipakai, tapi dipegang itu senang, sebagai hiburan pas terjadi bencana,” kata Jokowi.
Bantuan untuk bencana alam, kata Jokowi, tak hanya berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan juga banyak berasal dari masyarakat yang bersimpati atas bencana yang terjadi di suatu daerah. Ironisnya, Jokowi mengaku, bantuan yang mengalir tak pernah didistribusikan kepada korban bencana.
“Hanya lewat, bantuan di depan mata lewat, lewat, lewat, lewat tapi nggak pernah dibagi. Ini yang tepuk tangan, nanti kalau ada bencana, tolong dibagi,” kata Jokowi.
Jangan sampai, kata Jokowi, masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan. Sehingga ia menyampaikan agar menyederhanakan yang aturan-aturan terkait pencairan bantuan.
“Saya pernah pengalaman di NTB, di Palu, di Cianjur. Saya lihat uangnya ini ada. Kita mau menyampaikan pada masyarakat, masyarakat sudah menunggu-menunggu, ternyata ruwetnya setengah mati prosedur yang harus dilalui,” kata Jokowi.
Meski demikian, manajemen kontrol tetap harus dilakukan agar bantuan tersebut benar-benar terdistribusi dengan baik.
“Saya minta Pak Suharyanto juga Kepala BPBD di daerah, semua sederhanakan regulasinya. Pak Gub, Pak Wali, Pak Bupati, sederhanakan. Dalam posisi bencana itu kecepatan sangat diperlukan,” kata Jokowi. (ach/fat)
