Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menandatangani NPHD pada 10 November 2023, sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 900.1.9.1/16888/Keuda, tertanggal 2 November 2023, yang menegaskan percepatan penandatanganan NPHD untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024.
Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, menyampaikan bahwa total dana hibah yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024 mencapai Rp114,551 miliar. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, dengan tahap pertama sebesar Rp51,382 miliar dan tahap kedua sebesar Rp63,169 miliar.
“Tahap pertama pencairan hibah akan dilakukan 14 hari setelah penandatanganan NPHD, dengan minimal 40 persen dari total anggaran hibah. Sisanya, sekitar 60 persen, akan dicairkan melalui APBD 2024,” ungkap Maria Ekawati Rahayu di kantornya pada Selasa (21/11/2023).
Lebih lanjut, Yayuk (panggilan akrabnya) menekankan bahwa peningkatan anggaran Pilkada Surabaya tahun 2024 dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah DPT untuk Pilkada 2024 mencapai 2.218.586 jiwa, meningkat dari 2.089.027 jiwa pada Pilkada 2020.
“Peningkatan anggaran Pilkada Surabaya 2024 disesuaikan dengan jumlah DPT, yang mencapai 2.218.586 jiwa. Dana hibah ini akan dicover melalui APBD Surabaya 2023 dan APBD 2024,” jelasnya.
Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini sejalan dengan pertambahan jumlah pemilih. Total DPT yang mencapai 2.218.586 jiwa terbagi menjadi 1.078.001 pemilih pria dan 1.140.585 pemilih wanita, tersebar di 31 wilayah kecamatan Kota Surabaya.
“Peningkatan anggaran Pilkada Surabaya 2024 sesuai dengan jumlah pemilih yang ada. Kami berharap dapat menyelenggarakan Pilkada dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Nur Syamsi.
Dengan penandatanganan NPHD ini, Surabaya semakin memantapkan persiapannya untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan lancar dan demokratis. (rio/ted)