Jakarta (pilar.id) – Kebijakan Presiden RI Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya merupakan langkah ampuh untuk menurunkan harga.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Departemen Perdagangan DPP Generasi Muda Pembaharuan (Gempar) Indonesia, Julio Ekspor.
“Langkah yang diambil Presiden sudah tepat. Terbukti, harga minyak goreng langsung turun,” kata Julio, Jumat (29/4/2022).
Meskipun langkah pelarangan ekspor merupakan tindakan yang ekstrem, Julio menilai langkah ini untuk mengakselerasi pengungkapan mafia minyak goreng yang masih belum ditangkap.
Oleh karena itu, Julio mendesak Kejaksaan Agung untuk menangkap aktor-aktor lainnya yang terlibat di dalam kasus mafia minyak goreng yang berakibat pada kelangkaan berskala nasional.
“Kami tidak percaya kalau hanya tiga entitas swasta yang tertangkap itu bisa menggerakkan permainan minyak goreng dalam waktu 4 sampai 5 bulan terakhir,” ucapnya.
Julio yang juga merupakan Founder Bisa Ekspor meyakini bahwa Presiden Jokowi akan segera membuka kembali jalur ekspor crude palm oil (CPO) setelah terdapat komitmen dari pelaku usaha untuk tidak mengakali aturan dan setelah Kejaksaan Agung menangkap oknum korporasi atau mafia lainnya.
Bagi Julio, langkah ekstrem Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor CPO telah terbukti lebih ampuh daripada langkah yang ditempuh oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi selama 5 bulan terakhir.
“Oleh karena itu, sudah saatnya Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri Perdagangan. Ini baru minyak goreng. Bagaimana dengan komoditas lain yang ke depan juga pasti akan menghadapi masalah dengan terbatasnya aspek produksi karena keadaan pasca pandemi?” tutur Lutfi.
Dengan demikian, dia menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pada hari Jumat (22/4), Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai Kamis (28/4).
Langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sehingga dapat menekan harga yang sempat melambung tinggi akibat kelangkaan. “Kebijakan tersebut menuai berbagai macam reaksi dari masyarakat Indonesia,” ujarnya. (hdl/ant)
