Jakarta (pilar.id) – Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan talenta digital dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai program dilakukan agar UMKM dapat mengikuti perkembangan proses digitalisasi dan dapat segera naik kelas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program yang difasilitasi pemerintah antara lain seperti Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital dengan target masyarakat umum, Digital Talent Scholarship dengan target pekerja level teknisi dan profesional, dan Digital Leadership Academy dengan target praktisi tingkat pimpinan (sektor publik dan swasta).
Ekonomi Digital Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan nilai US$70 miliar atau menguasai 40 persen dari pangsa Ekonomi Digital ASEAN. Nilai tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga di 2025 mencapai US$146 miliar.
“Peluang besar Ekonomi Digital Indonesia ini haruslah kita manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif sangat besar yakni mencapai lebih dari 191 juta orang. Sebagian besarnya merupakan generasi Z dan generasi milenial diharapkan dapat mengoptimalkan peluang digitalisasi di berbagai sektor,” ungkap Airlangga, Rabu (9/3/2022).
Salah satu sektor pendatang baru yang tampil mengisi lanskap ekonomi digital Indonesia adalah teknologi pendidikan yang saat ini memiliki pertumbuhan pengguna aktif secara signifikan dan mencapai 200 persen pada 2020. Peningkatan pengguna aktif juga terjadi pada sektor teknologi kesehatan.
Selain itu, juga telah muncul gelombang teknologi baru, seperti jaringan 5G, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Indonesia saat ini mempunyai UMKM yang berjumlah sekitar 64,2 juta usaha, sehingga mampu berkontribusi 60,51 persen terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan 97 persen dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Dalam prakteknya, UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan seperti dari segi inovasi dan teknologi yang perlu ditingkatkan, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), branding dan pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi.
“Pada masa pandemi ini, tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi UMKM melalui penerapan teknologi digital,” tuturnya.
UMKM di era digital diharapkan mampu menjadi Super Smart Society, yang menyeimbangkan layanan melalui teknologi yang mampu mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Hal ini dibutuhkan mengingat disrupsi digital masih belum mencapai puncaknya dan akan terus terjadi.
Saat ini, sedang terjadi second wave disruption yang mendukung bisnis digital seperti Agri-tech dan Food-tech (digital farm vs local farm); Health-tech (digital consultation); Edu-tech (e-Learning); Interactive Experience and Games (media hiburan digital, data collecting); Digital Banking dan Fintech (peer to peer lending, equity crowdfunding).
Pemerintah akan terus mendukung UMKM sebagai sebuah ekosistem ekonomi digital yang sangat krusial. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan tumbuh di tengah tantangan pandemi.
“Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi beberapa instrumen kebijakan yang dapat memberikan manfaat optimal bagi UMKM,” kata dia
Adapun, pemerintah telah mengeluarkan beragam kebijakan yang berpihak pada UMKM, utamanya bagi mereka yang terdampak pandemi. Pada 2020, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp121,20 triliun dan di 2021 dialokasikan sebesar Rp95,13 triliun.
“Berbagai dukungan pembiayaan seperti KUR, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, dan lainnya akan terus dilanjutkan di tahun ini guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas,” ujarnya.
Di samping itu, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital juga menjadi salah satu dari 3 Agenda Utama Presidensi G20 Indonesia, selain Arsitektur Kesehatan Global dan Transisi Energi. “Ketiga topik utama tersebut akan menjadi area kerja sama yang berpotensi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan,” pungkasnya. (her/din)
