Semarang (pilar.id) – Ribuan aduan tentang jalan rusak memenuhi kanal laporan warga yang ditujukan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Laporan aduan jalan rusak warga Jateng itu masuk dalam kanal LaporGub sejak 1 Januari hingga 5 Maret 2023.
Di dapatkan data laporan aduan jalan rusak oleh warga kepada Ganjar mulai dari kerusakan jalan desa, kota, kabupaten hingga jalan provinsi.
Gubernur Jatemng Ganjar Pranowo membeberkan aduan yang diterimanya tak terbatas.
Setidaknya sejak 1 Januari-5 maret 2023 sebanyak 2.801 aduan kerusakan jalan diterimanya lewat LaporGub. Rinciannya 1.358 jalan kabupaten kota, 895 jalan desa/kelurahan, dan 548 jalan provinsi.
Ganjar Pranowo mendorong optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan infrastruktur selama masa cuaca ekstrem berlangsung.
Ganjar mengimbau jangan sampai ada korban karena lambatnya penanganan.
“Kami tidak mau gambling, karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada dan itu menggenangi infrastruktur, rusak dan menghajar kondisi jalan,” katanya, Rabu 8 Maret 2023 saar Rakor Indrastrutur di Gubernuran.
Dalam rapat tersebut, Ganjar mengundang pemangku tanggungjawab terkait dari rumpun Kementerian PU-PR, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Tengah.
Selain itu, Bupati dan Wali Kota juga diundang hadir dalam rapat. Tampak di antaranya WaliKota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Kendal, Pj Bupati Brebes dan perwakilan dari daerah yang infrastruktur jalan di daerahnya rusak.
“Mintakan seluruh biaya pemeliharaan kalau perlu habiskan sekarang, karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang (di jalan),” tegasnya.
Ganjar menyebutkan, dalam beberapa hari belakang aduan dari masyarakat meningkat. Bahkan tone-nya cenderung ingin cepat tuntas. Sehingga menurutnya penting bagi semua sektor menginformasikan kepada publik.
“Ini saya kumpulkan kawan-kawan dari Pemda untuk semua ada yang bisa merespon ini dengan masyarakat secara langsung,” katanya.
“Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung, nah ini kami kerjakan. Kami kerjakan dan progres pengerjaan itu rakyat harus tahu, publik harus tahu. Makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ganjar senang karena dalam rapat disampaikan banyak problem dan kendala soal penanganan infrastruktur. Namun demikian yang berkaitan dengan anggaran, Ganjar mendorong agar Pemda bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada.
“Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan kemarin ngobrol . Kami sedang menyiapkan membereskan apa juknis-nya inpres untuk infrastruktur ini. Sehingga harapan kita ini bisa kita kejar, tapi rasa-rasanya ya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa sedot, maka anggaran darurat lah yang bisa kita gunakan untuk membereskan persoalan ini,” paparnya.
Pada penanganan banjir, Ganjar mengimbau pemda memperhatian pengendalian tata ruang. Khususnya di daerah tangkapan hujan atau catchment area seperti di Pegunungan Muria dan Kendeng. Dalam hal ini, Ganjar meminta dukungan masyarakat untuk turut menjaga.
“Kita beberapa kali reboisasi kok tidak berhasil ya, kayaknya mesti melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut menerima manfaat, tetapi sekaligus menjaga. Ini yang penting,” tandasnya. (Aam)
