Semarang (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong 1.700 pekerja perempuan rumahan atau informal di provinsi setempat mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikannya usai mengisi acara Hari Ibu ke-93 Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng di Semarang, Kamis (16/12/2021).
“Ada pendamping pekerja-pekerja sektor informal yang ada di rumah tapi tidak bisa mengakses BPJS. Maka hari ini, saya minta untuk telepon pengelola BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan agar mereka bisa di-cover,” kata Ganjar.
Hal itu menurut Ganjar, amat berguna bagi para pekerja perempuan sektor informal. Maka praktis, upaya atau fasilitasi dari pemerintah merupakan hal penting. “Fasilitasi pemerintah itu penting,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang memerhatikan perempuan dan anak serta disabilitas. Bahkan di setiap kegiatan musyawarah rencana pembangunan nasional, Jateng selalu mengedepankan kelompok itu. Tujuannya, agar suara perempuan, anak dan disabilitas bisa menggema dan didengar.
Termasuk upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan dan anak. Seperti meminta para dinas atau SKPD terkait mendorong mereka bisa bangkit dari keterupurkan. Termasuk juga di sektor ekonomi.
Dia menyebut, banyak pelatihan dibuat, dan banyak pendampingan dilakukan hingga akses permodalan dilberikan. Bahkan pendataan yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terus disandingkan dengan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pelatihan. Juga membantu pekerja migran khususnya perempuan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja. “Namun kita musti membangun bahwa kesetaraan gender, wajib hukumnya.
Pengelola Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Rima Astuti, pihaknya konsen terhadap pekerja perempuan rumahan. Dari risetnya, ada 1.700 orang pekerja perempuan rumahan. Mereka bekerja denagn cara mengambil pekerjaan dari perusahaan atau pengepul untuk diselesaikan. Setelah jadi sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, mereka kembalikan.
“Itu jumlahnya sangat banyak dan mereka tidak mendapatkan perlindungan apapun terkait dengan kondisi mereka. Misalnya akses BPJS Kesehatan, mereka tidak harus membayar sendiri, akses BPJS Ketenagakerjaan. Mereka dianggap bukan penerima upah. Mereka harus mengusahakan sendiri,” katanya di lokasi kegiatan.
Dengan adanya upaya Ganjar mengomunikasikan dengan pihak terkait, pihaknya berharap itu menjadi nyata. Di situasi pandemi, para pekerja perempuan juga kesulitan membayar BPJS sendiri. “Ini jadi angin segar,” ucapnya. (usm)
