Ringkasan Berita
- Gubernur Sherly Laos memimpin apel pagi ASN Pemprov Maluku Utara pada Senin (9/3/2026).
- Ia mengajak ASN menjaga integritas dan profesionalitas selama bulan Ramadan.
- Pemprov Malut menghadapi pengurangan TKD sekitar Rp800 miliar atau 20 persen pada 2026.
- Gubernur memastikan TPP ASN level staf tidak dipotong meski terjadi efisiensi anggaran.
- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkatkan dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1,5 triliun.
Sofifi (pilar.id) – Suasana khidmat mewarnai apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (9/3/2026). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Sherly Laos dan diikuti ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan rutin ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin aparatur sekaligus menyampaikan arahan strategis terkait kebijakan pemerintahan, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran tahun 2026.
Ramadan Jadi Momentum Penguatan Integritas ASN
Dalam arahannya, Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang hadir mengikuti apel pagi. Ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pegawai pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Menurutnya, bulan Ramadan menjadi momentum refleksi bagi para aparatur negara untuk memperkuat integritas, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika kerja dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
Pemprov Maluku Utara Hadapi Efisiensi Anggaran
Pada kesempatan tersebut, Sherly Laos juga menjelaskan kondisi fiskal daerah yang menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 20 persen atau setara Rp800 miliar pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut berdampak pada berbagai program pemerintah daerah sehingga diperlukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Meski demikian, Sherly menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berupaya menjaga kesejahteraan ASN, termasuk memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia menegaskan bahwa tidak ada pemotongan TPP sebesar 20 persen bagi ASN level staf, baik yang berstatus PNS maupun PPPK. Jika ditemukan pemotongan yang tidak sesuai kebijakan, ASN diminta segera melaporkannya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah.
Instruksi Percepatan Administrasi THR dan TPP
Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melengkapi administrasi yang diperlukan guna mempercepat proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) serta TPP ASN.
Langkah tersebut dilakukan agar hak-hak pegawai dapat segera diterima tepat waktu, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Target PAD Ditingkatkan Hingga Rp1,5 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Sherly Laos memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun.
Namun, ia menetapkan target internal yang lebih tinggi, yakni Rp1,5 triliun. Menurutnya, jika target tersebut tercapai, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpotensi mengalami surplus sekitar Rp300 miliar.
Surplus anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk melalui peningkatan TPP.
Melalui apel pagi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja birokrasi yang profesional, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat. (usm/hdl)
