Semarang (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah melantik 14.505 aparatur sipil negara (ASN) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat sektor pelayanan publik di wilayah tersebut.
Dalam acara pelantikan yang digelar di GOR Jatidiri Semarang, Senin (24/7/2023) itu Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat serta memegang teguh pakta integritas yang telah ditandatangani.
Lebih rinci, pelantikan ASN kali ini terdiri dari berbagai formasi, termasuk 991 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi tahun 2021, 8.998 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari formasi tahun 2021, dan 4.515 PPPK dari formasi tahun 2022. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.278 tenaga fungsional guru, 138 tenaga fungsional teknis, dan 99 tenaga fungsional kesehatan untuk PPPK formasi tahun 2022.
Ganjar Pranowo menekankan khusus kepada tenaga fungsional guru yang mayoritas berjumlah besar. Beliau menekankan bahwa mereka memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, menuju Indonesia emas. Oleh karena itu, para guru diharapkan dapat menjunjung tinggi integritas dan memberikan pelayanan yang baik kepada para siswa.
“Penting bagi kita untuk selalu menjaga integritas dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Tugas para guru sangatlah besar karena mereka berkontribusi dalam membentuk generasi penerus bangsa yang siap menghadapi masa depan gemilang,” ujar Ganjar Pranowo.
Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh semua ASN menjadi hal yang sangat penting dan harus dipegang teguh. Isi dari pakta tersebut meliputi komitmen untuk setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga termaktub larangan terlibat dalam korupsi dan berafiliasi dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Ganjar Pranowo menekankan kembali pentingnya mematuhi isi dari pakta integritas tersebut. “Saya ingin mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat melanggar pakta integritas. Dengan demikian, kita dapat bergerak maju bersama menuju peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Selama ini, pemerintah provinsi terus berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait rekrutmen ASN. Upaya ini dilakukan untuk memastikan adanya alokasi yang tepat dan adil bagi para calon ASN yang memenuhi syarat.
Ganjar Pranowo menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa posisi yang saat ini diemban oleh para ASN adalah hasil dari perjuangan panjang. Oleh karena itu, para ASN harus selalu menghormati aturan dan berkontribusi secara positif demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Ini adalah bagian dari perjuangan rekan-rekan PPPK yang telah mengalami berbagai tantangan untuk mencapai posisi ini. Mari kita jaga dan hargai perjuangan tersebut dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku,” pungkas Ganjar Pranowo. (usm/hdl)
