Jakarta (pilar.id) – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat , meminta agar pemerintah jangan memaksakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia.
Per awal September 2022, harga minyak dunia turun hingga 3,4 persen pada akhir perdagangan. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November anjlok hingga 3,4 persen atau US$3,28 menjadi US$92,36 per barel di London ICE Futures Exchange.
Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun 3,3 persen atau US$2,94 menjadi US$86,61 per barel di New York Mercantile Exchange. Pelemahan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh adanya lockdown covid-19 di China.
“Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penurunan harga ini apakah akan mempengaruhi harga BBM di Indonesia? Untuk saat ini jawabannya sangat pesimis bahwa ini akan terjadi,” kata Achmad, Sabtu (3/9/2022).
Justru sebaliknya, menurut Achmad, tidak berubahnya harga BBM bersubsidi pada 1 September 2022 dapat diasumsikan bahwa kenaikan harga Pertalite dan Solar masih dalam pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Kabar ini menegaskan bahwa BBM subsidi akan benar-benar naik dan rakyat harus bersiap menghadapi dampak yang akan timbul. Aksi protes kebijakan kenaikan BBM sudah terjadi di mana-mana dan sebagian berlangsung ricuh.
Jika dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat lebih berat dikhawatirkan akan terjadi gelombang penolakan yang menyebabkan people unrest dan yang paling dikhawatirkan adalah kenaikan angka kemiskinan memicu lonjakan angka kriminal akibat himpitan ekonomi.
“Terlalu besar resiko yang harus ditelan oleh rakyat jika kebijakan kenaikan BBM subsidi ini dipaksakan,” tegasnya.
Ia menilai, anjloknya harga minyak dunia justru dijadikan momentum baik untuk mempertahankan harga BBM subsidi. Kata Achmad, pemerintah harus memutar ptak agar BBM subsidi tidak naik di tengah lemahnya daya beli masyarakat.
Menurut Achmad, banyak cara jakan keluar yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberikan harga BBM subsidi seperti saat ini. Mulai dari merealokasi anggaran infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya hingga memanfaatkan defisit anggaran yang saat ini toleransinya di atas 3 persen.
“Jika pemerintah memang pro rakyat maka alternatif realokasi anggaran untuk mempertahankan subsidi minyak pasti akan dilakukan,” ujarnya. (her/din)
