Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy, menegaskan bahwasanya mayoritas buruh di Indonesia termasuk dalam generasi sandwich.
“Saya belum menemukan angka pasti, tapi pastinya mayoritas buruh kita adalah generasi sandwich,” kata Muhadjir dalam perayaan Hari Buruh Internasional secara online di Jakarta, Senin (1/5/2023).
Generasi sandwich adalah generasi yang harus menanggung hidup orang di atasnya seperti orang tua, diri sendiri, dan generasi bawahnya, yaitu anak-anak.
“Generasi sandwich harus diwaspadai agar tidak mengganggu upaya membangun Indonesia sebaik-baiknya,” tambahnya.
Menurut Muhadjir, generasi sandwich rentan terhadap kemiskinan. Jika generasi sandwich mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka keluarga yang dinafkahi akan terdampak. “Jika generasi sandwich kena PHK, kemiskinan akan meningkat drastis, sementara kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi, sekitar 6 juta penduduk miskin secara ekstrem,” paparnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan lima skema melalui BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
“Dengan lima jaminan tersebut, buruh atau pekerja kita sudah lebih baik, lebih nyaman, dan tidak perlu khawatir tentang masa depan,” katanya.
Muhadjir menambahkan bahwa jika generasi sandwich mengalami PHK, mereka dapat mengambil program reskilling dan upskilling, seperti melalui Kartu Prakerja. Jika ingin menjadi pengusaha atau belajar menjadi entrepreneur, juga ada paket-paket yang tersedia untuk pembiayaan.
“Secara sistemik, semuanya sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pekerja dan buruh bahwa ada paket-paket yang dapat diambil,” katanya.
Di masa depan, Muhadjir menambahkan bahwa kepesertaan tenaga kerja akan diperluas ke sektor informal untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan jaminan, mulai dari jaminan kecelakaan hingga hari tua. “Dan itu sudah menjadi mekanisme yang relatif teratur,” ujarnya.
Muhadjir menekankan bahwa birokrasi harus memberikan pelayanan yang baik agar program pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (usm/hdl)
