Jakarta (pilar.id) – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, pembatalan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama libur Nataru membuat masyarakat bingung. Menurut dia, pokok kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat inkonsisten atau berubah-ubah dengan cepat.
Dampaknya, kata dia, kepercayaan publik pada pemerintah akan mengalami penurunan. Kata dia, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menangani pandemi covid-19.
“Karena sesungguhnya yang terpenting itu kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, bukan level PPKM-nya,” kata Trubus kepada Pilar.id, Rabu (8/12/2021).
Di satu sisi, Trubus menilai, pembatalan PPKM ini membuat para pengusaha bergembira. Pembatalan PPKM level 3 saat Nataru jadi momen aji mumpung karena otomatis para pengusaha mendapatkan keuntungan lebih dari Nataru.
Ia menduga, pembatalan PPKM level 3 saat Nataru terdapat campur tangan kelompok tertentu, terutama para pengusaha di sektor jasa. “Pengusaha otomatis bergembira tapi di satu sisi penanganan covid-19 kita jadi tidak terarah,” tegasnya.
Padahal, kat dia, yang menjadi persoalan penting adalah bagaimana kesehatan publik itu diutamakan. Karena, sektor kesehatan ini menjadi sektor penentu kemajuan ekonomi.
Apabila sektor kesehatannya merosot, otomatis akan berpengaruh pada ekonomi secara signifikan. Kalau sudah begini, akan terjadi kelumpuhan sosial karena orang akan takut melakukan aktivitas imbas memburuknya sektor kesehatan.
“Saran saya sekarang adalah agar kepala daerah mau tidak mau harus mampu berkolaborasi dengam masyarakatnya untuk mengendalikan pandemi. Kepala daerah harus membangun kesadaran masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tutupnya. (her)