Balikpapan (Pilar.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar hilirisasi juga dilakukan di sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Presiden menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, Kamis (23/02/2023), di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuanya,” ujarnya.
Presiden mencontohkan, di sektor perkebunan, kelapa muda yang biasa dijual per butir Rp10-15 ribu dapat memiliki nilai tambah jika dikemas menjadi produk coco thumb seperti di Thailand.
“Kalau jadi kayak di Thailand menjadi coco thumb itu, dikupas sedikit saja, sudah jadi Rp45 ribu, Rp50 ribu, tiga kali lipat. Hanya urusan mempercantik kemasan saja. Kita bukan bisa, sangat bisa melakukan itu, daerah sangat bisa melakukan itu dan rakyat sangat bisa melakukan itu, didorong untuk ke sana,” ujarnya.
Begitu juga di sektor perikanan. Contohnya, kata Presiden, nilai tambah hingga 2-3 kali lipat dapat diperoleh jika dikemas menjadi produk tepung ikan.
“Permintaan dunia akan tepung ikan ini besar sekali. Sehingga yang namanya nelayan, UMKM, koperasi, industri kecil didorong untuk melakukan ini, dan produk-produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk menjaga iklim investasi di wilayah masing-masing, mengingat investasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden meminta pengurusan perizinan di daerah bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau hari.
“Semua [negara] berebut investasi. Oleh sebab itu, tolong dicek kembali mengenai kemudahan perizinan karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari,” ujarnya.
Terkait penanganan stunting, kepala negara meminta kepala daerah untuk terus mengoptimalkan upaya penanganan stunting di wilayahnya.
“Saya ingatkan kembali mengenai stunting, agar terus ditekankan kepada para bupati dan wali kota, dicek betul-betul, utamanya yang masih tinggi dilihat dan dimonitor. Harus ada selalu penurunan [angka stunting] setiap tahunnya,” pungkasnya. (din)
