Jakarta (pilar.id) – Proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang menghubungkan Sumatra Barat dan Riau, terus bergerak maju.
PT Hutama Karya (Persero), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah mengkonfirmasi kemajuan proyek ini.
Menurut Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, seksi Pekanbaru-Bangkinang telah diresmikan pada bulan Januari 2023 oleh Presiden Jokowi setelah beroperasi sejak bulan September 2022. Pembangunan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru terdiri dari enam seksi dengan total panjang 254 kilometer.
“Konstruksi seksi Bangkinang-Koto Kampar, yang memiliki panjang 24,7 kilometer, telah mencapai 75,13 persen dalam hal konstruksi dan 90,72 persen dalam pengadaan lahan,” ungkap Koentjoro, dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).
Sementara itu, lanjut dia, pengadaan lahan untuk seksi Padang-Sicincin dengan panjang 36,6 kilometer sudah mencapai 85,82 persen, sedangkan konstruksinya telah mencapai 36,57 persen.
Seksi jalan tol Padang-Pekanbaru lainnya, yaitu Sicincin-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, dan Payakumbuh-Koto Kampar, akan dilaksanakan dalam tahap IV pembangunan JTTS.
Koentjoro juga mengungkapkan bahwa jalan tol Bangkinang-Koto Kampar akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk 13 boks underpass, sembilan boks pedestrian, tujuh jembatan utama, empat jembatan penyeberangan, dan satu gerbang pembatas, serta memiliki jumlah lajur 2×2 dengan kecepatan rencana mencapai 80 km/jam.
Proyek pembangunan jalan tol ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau dan langkah-langkah akselerasi dalam pengadaan lahan.
Terutama seksi Padang-Sicincin, dilakukan melalui berbagai strategi termasuk koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah, Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Panitia Pengadaan Tanah (P2T), serta Tim Percepatan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempercepat pengadaan lahan di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas. (usm/hdl)
