Jakarta (pilar.id) – Indonesia baru saja sukses menggelar MotoGP 2022 seri Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada hal yang menarik dari perhelatan MotoGP di Indonesia, yakni kehadiran sosok pawang hujang, Rara Istiati Wulandari.
Viralnya Rara di MotoGP Mandalika dihubung-hubungkan oleh warganet di jagat maya dengan kondisi saat ini, yakni isu minyak goreng.
Seperti diketahui, minyak goreng kemasan harganya melambung, mengikuti mekanisme pasar. Sedangkan minyak goreng curah, tiba-tiba sulit ditemukan. Maka bisa dibilang, minyak goreng belum ada pawangnya.
Pemerintah belum bisa mengendalikan permasalahan yang berkaitan dengan minyak goreng. Kebijakan terbaru ialah menghilangkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng kemasan dilepas mengikuti mekanisme pasar.
Sementara itu, HET minyak goreng curah terbaru adalah Rp14.000 per liter. Namun permasalahan tak selesai juga, pasokan atau stok minyak goreng curah di pasar tradisional mengkhawatirkan. Minyak goreng curah di pasar tradisional tiba-tiba langka.
Meskipun sengkarut minyak goreng sudah terlalu merugikan masyarakat, namun Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan sinyal akan mengganti menteri yang gagal bekerja dengan maksimal. Jokowi sepertinya belum mencari “pawang baru” untuk urus minyak goreng.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, momentum reshuffle menteri di kabinet terbuka lebar. Paling tidak, ada dua kesempatan untuk Presiden Jokowi memecat Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.
Pertama, buruknya kerja Mendag Lutfi hingga sulitkan ekonomi masyarakat kelas bawah selama dua menjabat. Kontrol atas pasokan dan harga yang tidak berjalan baik. Kedua, adanya PAN sebagai mitra baru koalisi, sehingga memungkinkan untuk menempatkan PAN pada kabinet.
“Dua hal ini sedang terjadi, tetapi jika juga tidak ad respon dari presiden maka besar kemungkinan Lutfi punya relasi politik cukup kuat di kabinet saat ini,” kata Dedi, Senin (21/3/2022).
Menurutnya, sangat mudah untuk presiden memecat salah satu menterinya yang tidak becus kerja untuk rakyat. Apabila presiden tidak peka terhadap evaluasi kerja buruk menterinya, patut diduga berada di belakang kegagalan itu. Hal tersebut yang membuat menteri “gagal” tetap bertahan di Istana.
“Meskipun kesulitan masyarakat bertambah, elit akan tetap dengan kekuasaan tanpa kepekaan,” tegasnya. (her/din)
