Semarang (pilar.id) – Kekuatan masyarakat dan komunikasi risiko yang inklusif adalah kunci dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan. Kerja sama Indonesia dengan Australia melalui program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) adalah salah satu cara untuk menyosialisasikan hal tersebut. Komunikasi risiko wajib hukumnya diterapkan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia
First Secretary Health, DFAT, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Prudence Borthwick mengatakan, pemerintah Australia sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi. Salah satunya adalah dengan menyediakan vaksin dan menggalang penyelenggaraan vaksinasi di berbagai wilayah.
“Dalam rangka program pencegahan, deteksi dini, dan respons pemerintah Australia telah menyampaikan bantuan dalam program vaksinasi,” kata Prudence dalam acara diskusi terbatas dengan tema ‘Kekuatan Masyarakat Hadapi Krisis Kesehatan dan Pentingnya Dialog dalam Komunikasi Risiko Pemerintah’, dikutip Jumat (16/6/2022).
Melalui program AIHSP, kata dia, pemerintah Australia telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi melalui penjangkauan vaksinasi di berbagai wilayah pelosok Indonesia. Mulai dari vaksinasi dari rumah ke rumah hingga dukungan transportasi untuk membawa peserta vaksinasi ke sentra vaksinasi terdekat.
Salah satu pihak yang digandeng ialah Palang Merah Indonesia (PMI). Dengan menggandeng PMI, program AIHSP diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat rentan di daerah pelosok Jawa Tengah untuk mendapatkan vaksinasi. Sejak April 2022, AIHSP bersama PMI telah memperluas jangkauan vaksinasi corona untuk hampir 2.500 lansia, 5.000 lebih perempuan dan 41 penyandang disabilitas di 9 kabupaten di Jawa Tengah.
AIHSP bersama Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga telah melakukan penelitian tentang penerimaan vaksinasi di 4 provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi cukup tinggi. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa masyarakat membutuhkan upaya komunikasi yang persuasif dan promotif serta edukasi terhadap pertanyan-pertanyaan masyarakat yang belum terjawab, baik mengenai vaksin maupun covid-19.
Kendati demikian, sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran dan tingkat kepedulian tinggi serta gotong royong dalam mengatasi covid-19. Ia mengapresiasi pemerintah Jawa Tengah yang membentuk inisiatif gerakan menjaga tetangga atau Jogo Tonggo. Gerakan tersebut berfokus memanfaatkan potensi masyarakat dalam upaya penanggulangan pandemi.
Pada sektor kesehatan, jogo tonggo telah mendukung proses testing, tracing, treatment (3T) terkait covid-19 dengan lebih cepat. Pada sektor ekonomi, para relawan jogo tonggo telah membuat wadah untuk saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi, seperti makanan, minuman, obat-obatan, pulsa telepon, dan lain sebaginya. “Gerakan jogo tonggo telah terbukti sukses dan menjadi pembelajaran yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan,” kata dia.
Secara umum, gerakan gotong royong di Indonesia telah terbukti menjadi salah satu kunci sukses bersama dalam menanggulangi covid-19. Ia meyakini bahwa kerja sama ini masih diperlukan untuk menyiapkan masyarakat mengahadapi masa transisi pandemi menuju ke endemi, maupun persoalan terhadap krisis kesehatan lainnya.
Namun demikian, penelitian yang dilakukan AIHSP dan UGM menemukan bahwa optimalisasi strategi komunikasi risiko yang bersifat dua arah antara tenaga kesehatan (nakes) di daerah-daerah dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Salah satu bentuk optimalisasi yaitu dengan membekali nakes di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mendampingi desa-desa, terutama dalam melakukan dialog dan tanya jawab. Selain itu, nakes juga perlu diberikan edukasi kesehatan secara terus menerus ke masyarakat.
Pelatihan praktis bagi nakes tersebut juga meliputi kecakapan dalam berbahasa isyarat. Selain itu, materi-materi komunikasi risiko yang disediakan oleh pemerintah Jawa Tengah dapat diperluas dengan materi khusus bagi penyandang diasabilitas dan perempuan.
“Berdasarkan penelitian kami, disabilitas dan perempuan merupakan kelompok yang sangat terdampak karena tanggung jawab kesehatan keluarga masih banyak membebani perempuan,” ujar Prudence.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berpandangan, dalam dunia digital seperti saat ini komunikasi lebih dibutuhkan dan perlu dimasifkan lagi. Karena di era digital saat ini, masyarakat bisa membaca suatu perkara atau isu di mana pun berada.
Akan tetapi, masyarakat terkadang hanya melihat suatu isu dari internet, sementara tidak mengetahui kejadian sebenarnya di lokasi. Hal itu membuat berita yang ditangkap oleh beberapa orang yang berbeda kawasan atau daerah, disalahartikan karena mereka memiliki perbedaan pemahaman.
“Maka, perlu adanya komunikasi dalam hal apapun termasuk permasalahan yang akhir-akhir kita hadapi, yakni covid-19. Bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi virus corona ini menjadi permasalahan di seluruh dunia,” kata Taj Yasin.
Dia menegaskan, kesuksesan program jogo tonggo bukan karena pemerintah Jawa Tengah, namun karena peran serta kekuatan masyarakat yang ada di bawah.
Taj Yasin mengungkapkan, sejak awal memimpin Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemerintah membuka kanal-kanal diskusi dengan masyarakat. Salah satunya melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, hingga melalui pesan singkat yang langsung terhubung ke nomor pejabat di Jawa Tengah.
“Banyak masyarakat yang mengetahui nomor ponsel saya. Baik melalui SMS, telepon atau melalui aplikasi WhatsApp, masyarakat di Jawa Tengah bisa langsung melapor,” kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Taj Yasin, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dilakukan. Dengan adanya pagebluk saat ini, nyatanya membuka sudut pandang pemerintah. Pemerintah di pusat maupun daerah harus berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat. Kalau di Jawa Tengah, tentu saja melalui program jogo tonggo.
“Saya berharap ini (jogo tonggo) bisa diadopsi oleh pemerintahan lainnya. Karena pada prinsipnya, kebudayaan kita itu saling berkomunikasi,” tegasnya. (her/din)