Tarakan (pilar.id) – Melakukan penyebarluasan informasi tentang kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan tenaga Pustakawan, analisis beban kerja Pustakawan dan pengusulan formasi jabatan fungsional Pustakawan.
Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) provinsi ini bisa mencapai angka 22 pada 2026 mendatang.
“Target ini meningkat tinggi dibandingkan dengan IPLM tahun 2021 lalu, yaitu 16,71. Dengan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 56,12 persen, sementara target TGM tahun 2026 mencapai 62 persen,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Suriansyah di Tanjung, Selasa saat membuka Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Bimtek angka Kredit Jabatan Pustakawan.
Menurutnya bahwa salah satunya untuk meningkatkan TGM diperlukan pejabat fungsional Pustakawan yang kreatif dan inovatif, serta menjiwai pengembangan Perpustakaan.
Suriansyah mengapresiasi dan menyambut kegiatan ini, dengan harapan, kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan.
Sehingga semakin meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya pejabat fungsional Pustakawan di Kaltara.
Suriansyah mengatakan bahwa terdapat beberapa tantangan terkait dengan fungsi Perpustakaan.
Meliputi, peningkatan minat baca, peningkatan koleksi perpustakaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ini merupakan tantangan besar bagi kita. Terutama di saat kita tengah berupaya meningkatkan IPLM,” tuturnya.
Dijelaskannya bahwa IPLM Kaltara tahun 2021 lalu di angka 16,71. Dengan TGM 56,12 persen. Sementara pada 2026, pemerintah daerah menargetkan IPLM 22 dan TGM 62 persen.
“Perpustakaan yang baik adalah Perpustakaan yang dikelola secara baik dan profesional. Di antaranya ditandai dengan jumlah tenaga perpustakaan yang cukup, kredibel dan tersertifikasi,” urai Suriansyah.
Penyusunan formasi pustakawan pada instansi pemerintah sangat penting, guna mendukung pelaksanaan peran perpustakaan.
Sebagai provinsi baru, jumlah formasi Pustakawan masih sangat perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya pemetaan pustakawan yang relevan dengan kondisi di lapangan.
Sejauh ini, jabatan fungsional pustakawan hanya tersedia di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perpustakaan daerah dan belum merata pada perguruan tinggi maupun sekolah.
“Oleh karena itu, saya berharap kita dapat melakukan penambahan jumlah Pustakawan dengan keahlian dasar kepustakawanan. Sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan Perpustakaan. Salah satunya, kegiatan sosialisasi seperti sekarang ini,” pungkasnya. (din/antara)
