Jakarta (pilar.id) — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sejak akhir Agustus 2025 telah memengaruhi rencana bisnis perusahaan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell Indonesia dan BP-AKR.
Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa kedua badan usaha (BU) hilir migas tersebut kini tengah menyesuaikan arah strateginya akibat tidak dapat menjual bensin selama beberapa minggu terakhir.
“Bahwa itu terpengaruh ada, tetapi ini bicara long short planning ke depannya. Saya rasa juga para pelaku usaha sekelas Shell, BP, semuanya bukan short planning,” ujar Todotua kepada awak media usai pertemuan dengan operator SPBU swasta di kantor Kementerian Investasi, Selasa (7/10/2025) sore.
Meskipun tidak menjelaskan secara rinci seberapa besar dampak dari kelangkaan BBM tersebut, Todotua meyakini perusahaan multinasional seperti Shell dan BP-AKR telah memiliki strategi adaptif untuk menjaga keberlanjutan bisnis mereka.
Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta di Jakarta, termasuk BP-AKR Perdatam, terlihat sepi setelah stok bensin mereka kosong sejak awal Oktober 2025. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat dan memengaruhi persepsi terhadap kelancaran distribusi energi nasional.
Kendati demikian, Todotua tetap optimistis bahwa para operator SPBU swasta akan melanjutkan rencana ekspansinya setelah pemerintah memberikan kepastian terkait proses pengadaan dan impor BBM ke depan.
“Begitu ada kepastian dari pemerintah mengenai pengadaan dan pasokan impor BBM, saya yakin para operator akan kembali memperkuat jaringan distribusi mereka,” imbuhnya.
Kementerian Investasi memastikan akan terus memfasilitasi dialog antara pemerintah dan badan usaha sektor hilir migas guna menjaga keandalan pasokan energi serta iklim investasi yang kondusif. (mad/hdl)
