Jakarta (pilar.id) – Negara-negara peserta Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) perlahan-lahan mengurangi eksposur pasar keuangan mereka kepada The London Inter Bank Offered Rate (LIBOR).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan anggota EMEAP juga telah mempublikasikan dan mendistribusikan panduan guna mendorong peserta pasar memasukkan fallback clause language dalam kontrak kerjasama keuangan mereka.
“Kebanyakan anggota EMEAP juga sudah membuat kemajuan dalam reformasi suku bunga dasar atau benchmark lokal dengan mengembangkan satu Alternative Reference Rates (ARR) dengan memperbaiki benchmark yang sudah ada dan meningkatkan likuiditas di dalam pasar reference yang bebas risiko,” tutur Destry dalam G20 Side Event “International Best Practices and Lesson Learnt on LIBOR” yang dipantau di Jakarta, Senin (13/6/2022)
Para peserta pasar keuangan juga didorong untuk mengikuti timeline internasional terkait Transisi LIBOR yang dihapuskan mulai 1 Januari 2021.
Sementara itu di Indonesia Destry mengatakan masih diperlukan percepatan upaya untuk mengantisipasi penghapusan LIBOR karena pada September 2021 eksposur perbankan Indonesia kepada LIBOR masih mencapai sekitar 2.400 triliun dolar AS.
“Dan ini termasuk aset, liabilitas, dan derivatif, dan 90 persen dalam bentuk mata uang asing, tapi 40 persen dari angka tersebut tidak memiliki klausul fallback dalam kontrak mereka,” urai Destry.
Adapun Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) sebelumnya telah membentuk kelompok kerja National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) untuk menghadapi Transisi LIBOR.
Kelompok kerja ini telah menerbitkan dua white paper, yakni panduan Transisi LIBOR pada Desember 2021 dan panduan memperkuat suku bunga dasar rupiah di pasar keuangan domestik.
“Ini sebagai panduan untuk para pemain di pasar dengan agenda reformasi benchmark. Dan juga referensi untuk pasar keuangan domestik. Kelompok kerja juga melakukan diskusi seara insenif dengan para pelaku pasar termasuk dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Direkorat Jenderal Pajak Kemenkeu,” ”paparnya. (din/Antara)
