Jambi (pilar.id) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi.
Pertemuan ini menjadi wadah diskusi antara pemerintah pusat dan daerah terkait strategi pencegahan serta penanganan konflik sosial.
Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi, Marcellino R. Pandin, menegaskan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara terpadu mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pascakonflik.
Menurutnya, pemerintah telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) dari tingkat pusat hingga ke provinsi, kabupaten, dan kota.
“Biaya penanganan satu konflik fisik sama dengan biaya tahunan pencegahan konflik. Maka dari itu, paradigma penanganan konflik mesti berfokus ke pencegahan,” tegas Marcellino.
Gubernur Jambi, Al Haris, menambahkan bahwa pihaknya telah memetakan potensi konflik di wilayah Jambi. Pemprov juga melakukan pengawalan atas progres penanganan konflik yang dijalankan Timdu PKS di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, pendekatan yang digunakan melibatkan pranata adat serta penerapan restorative justice. Namun, keterbatasan kewenangan daerah masih menjadi tantangan utama dalam implementasi.
Rapat ini juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang bisa memicu konflik.
“Konflik tidak muncul tiba-tiba, melainkan berawal dari persoalan di masyarakat. Aparat pemerintah di daerah perlu mampu mengidentifikasi hal ini agar bisa dilakukan tindakan preemptif dan preventif,” kata Marcellino.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Siregar, para kepala daerah kabupaten/kota se-Jambi, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Stamops Polri sebagai narasumber.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pencegahan konflik sosial demi menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat. (usm/hdl)
Summary Points
- Kemenko Polkam gelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial di Jambi.
- Pemerintah tekankan paradigma pencegahan konflik lebih efektif dibanding penanganan.
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) dibentuk dari pusat hingga daerah.
- Gubernur Jambi sebut pendekatan adat dan restorative justice jadi strategi utama.
- Rapat dihadiri gubernur, kapolda, kepala daerah, serta perwakilan Kemendagri dan Polri.
