Jakarta (pilar.id) – Ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Mahfut Khanafi menilai, fenomena para pejabat yang suka memamerkan kekayaan telah mencederai nilai-nilai kemanusian dan rasa empati.
Pasalnya, perilaku hedonisme dilakukan di tengah situasi tekanan ekonomi yang menghimpit rakyat berupa kenaikan harga bahan pokok dan masih belum pulihnya guncangan perekonomian akibat pandemi covid-19.
“Pejabat yang memamerkan kekayaan di tengah masyarakat berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi, seakan mencoreng rasa kemanusian dan kepeduliaan,” kata Mahfut, di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Mahfut juga menyoroti perilaku hedonisme Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang akhirnya menyeret beberapa pejabat pajak lain ke dalam pusara yang perilaku hidupnya senada. Menurutnya, selama ini pajak masih menjadi jantung pembangunan RI. Karena, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar masih ditopang oleh pajak.
“Pada 2022 saja, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target. Bahkan penerimaan pajak meningkat 31,4 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi 2021. Jika pejabat pajak berulah, tentu itu akan menyakiti hati rakyat sebagai pembayar pajak,” kata dia.
Untuk itu, Mahfut meminta agar sistem pengawasan harta pejabat ini dapat dilaksanakan dengan maksimal dan ketat. Tak lupa, ia mengajak peran masyarakat luas untuk menjadi watchdog dan hakim bagi perilaku hedonisme pejabat yang gemar memamerkan harta.
“Saya beranggapan masyarakat atau netizen sudah pandai menjadi hakim sosial dan siap ‘menguliti’ para pejabat yang nakal,” kata Mahfut.
Ke depan, Mahfut berharap sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus ditingkatkan transparansinya. Di samping itu, lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga lebih independen dan cermat dalam melihat transaksi para pejabat publik terutama pejabat pajak.
“Kami meminta kepada presiden Jokowi mengevaluasi kembali kinerja Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya. Apabila terjadi penyelewengan maka harus ditindak tegas,” kata dia.
Mahfut lantas mengingatkan pemerintah dengan gerakan Samin Surosentiko yang mampu menggerakkan masyarakat untuk tidak membayar pajak.
“Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan secara tegas dan memproses secara hukum oknum-oknum yang terbukti melakukan penyelewengan. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pilihan rasional PB HMI MPO adalah menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak,” tegas dia. (ach/fat)
