Cirebon (Pilar.id) – Sebanyak 27 Rumah tidak layak huni Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dibenahi. Pembenahan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Panjunan tersebut merupakan kolaborasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Kolaborasi itu dalam bentuk penanganan kawasan permukiman kumuh dan kemiskinan ekstrem di Kota Cirebon melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.
Wakil Walikota Cirebon mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas terealisasinya Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh SMF di Kelurahan Panjurnan.
“Ini adalah wujud niat baik dan komitmen kita bersama dalam melaksanakan dukungan penanganan permukiman kumuh. Kita semua patut bersyukur bahwa kegiatan pembangunan baru rumah layak huni sebanyak 5 unit dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 22 unit dan saya yakin ini tentu memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Cirebon,” ungkap Eti Herawati.
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa proses pembenahan kawasan permukiman kumuh Panjunan telah berjalan sejak tahun 2022 dan merupakan bagian dari dukungan SMF melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh. Program tersebut merupakan inisiatif strategis SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut Ananta menurutkan bahwa progam tersebut merupakan komitmen SMF dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya melalui penghapusan kemiskinan agar dapat mewujudkan pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu upaya SMF untuk aktif dalam mengentaskan rumah dengan kategori kumuh dan penanganan kemiskinan ekstem.
Melalui program ini SMF mengalirkan bantuan dana hibah sebesar Rp1,5 miliar dengan menggunakan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat.
Cirebon menjadi kota ke 15 yang diresmikan dari 16 lokasi lain baik yang sedang dibangun maupun yang telah diresmikan. Pemilihan Cirebon sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintah. Pembenahan kawasan permukiman kumuh Panjunan mendapat dukungan dari Pemerintah Kota dimana Kawasan Panjunan sebelumnya telah masuk kre dalam SK Kumuh Walikota No 663/ Kep.133-DPRKP/2018.
Pemugaran Kelurahan Panjunan diharapkan dapat memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat Cirebon, khususnya di Kawasan Pesisir Panjunan yang selama ini merupakan pendukung pelabuhan Cirebon. Selain itu adanya penataan sungai Sukalila yang membentang di sekitar kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan wisata baru di Utara Kota Cirebon yang menjadi fokus Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk pemerataan pembangunan dan wisata di Kota Cirebon.
Mayoritas warga Panjunan sebanyak 88 persen di antaranya bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Kondisi permukiman di kawasan kumuh Panjunan cukup memprihatinkan, selain padat berjejal, sebagian besar hunian warga berdiri dengan atap dan dinding yang rapuh tergerus kerasnya cuaca laut selama bertahun-tahun.
Salah satu warga penerima manfaat yaitu Rohadi mengungkapkan rasa syukur serta sumringah. Pemuda yang sebelumnya mengais rejeki sebagai pemulung itu kini merasa semakin optimis dengan pekerjaan barunya sebagai pelaut, profesi yang belum lama ini ia geluti. Sebelumnya rumah sepetak yang terlihat koyak dilahap cuaca itu kerap penuh bejibun ditumpuki sampah hasil buruannya. Kini rumahnya terlihat bersih, nyaman dan layak huni. Lelaki lajang berumur 25 tahun tersebut mengungkapkan ibunya yang sedang sakit, belakangan kondisinya membaik setelah menempati rumah yang telah direnovasi tersebut.
Ananta Wiyogo berharap masyarakat penerima manfaat program ini dapat menjaga dan merawat rumah tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Senada dengan hal tersebut Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati meminta warga masyarakat agar dapat secara aktif ikut menjaga segala fasilitas umum yang telah dibangun dan juga rumah yang telah yang telah dibangun ataupun diperbaiki dari program ini. Sebab, menurut Eti kesediaan kita untuk menjaga fasilitas publik maupun fasilitas pribadi yang didanai dari program ini merupakan salah satu wujud rasa syukur.
Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan bagian dari inisiatif strategis SMF yang berkolaborasi dengan Program Kotaku dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR. Sepanjang tahun 2022, SMF dan PKP DJCK telah membangun 147 rumah layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp10,4 miliar di 5 lokasi yaitu di Belu Nusa Tenggara Timur, Surakarta Jawa Tengah, Cirebon Jawa Barat, Mataram Nusa Tenggara Barat dan Medan Sumatera Utara. Adapun sejak tahun 2019 hingga saat ini total realisasi program kolaborasi tersebut sebanyak 373 rumah di 16 lokasi dengan serapan anggaran mencapai Rp27,6 miliar.
Selain meresmikan bantuan rumah layak huni di Kelurahan Panjunan, SMF juga mengalirkan bantuan pengembangan UMKM sebesar Rp25 juta kepada ibu-ibu pegiat UMKM kerang hijau dikawasan tersebut. (din)
