Bojonegoro (pilar.id) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk melihat kesiapan Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12 Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina yang berlokasi di Desa Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (17/6/2022).
Kunjungan kerja spesifik ini merupakan kunjungan kedua dari anggota parlemen yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup sejak pandemi melanda negeri ini.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan kerja spesifik ini ke JTB pada November 2020 silam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif serta mendapatkan informasi lapangan yang faktual dan akurat terkait industri hulu migas khususnya yang ada di JTB.
Tujuan kunjungan kali ini juga masih sama mengingat strategisnya keberadaan proyek JTB bagi kontribusi pemenuhan energi nasional, sehingga perlu untuk mendapatkan informasi utuh dan progres terkini dari fasilitas produksi yang masuk dalam list Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi ini.
Menurut anggota Komisi VII Nasril Bahar kunjungan ini adalah tindak lanjut dari rapat Panja Asumsi Dasar Sektor ESDM Komisi VII DPR RI akhir bulan lalu yang menyepakati diadakannya kunjungan bagi Pimpinan dan Anggota Panja tersebut. Ditambahkan, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk usaha DPR dalam mendukung terlaksananya Proyek JTB dengan lancar.
“Proyek JTB ini jelas sangat strategis dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat Bojonegoro dan Jawa Timur lainnya sekaligus Jawa Tengah. Karena dengan pemenuhan energi dari JTB akan terjadi pergerakan ekonomi, yang sekaligus akan memberikan pemasukan bagi negara melalui sales gasnya sehingga JTB akan menjadi tumpuan penting dalam pemenuhan energi nasional,” sebut Nasril.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Proyek JTB merupakan salah satu PSN yang dirancang untuk mengolah produksi 330 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) gas input dengan kapasitas produksi sales gas sebesar 192 MMSCFD yang akan menunjang sektor Kelistrikan, Pupuk dan Industri di Pulau Jawa.
“Proyek ini memiliki estimasi biaya pengembangan proyek senilai lebih kurang Rp 22 trilyun dengan Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Kami merasa kunjungan kerja ini sangat penting untuk dapat memberikan informasi terkini tentang kemajuan dan target penyelesaian proyek kepada kepada Bapak dan Ibu Anggota Dewan,” lanjut Dwi.
Sementara itu, Direktur Utama PEPC Awang Lazuardi menerangkan bahwa JTB seperti sektor industri lainnya juga mendapat imbas dari situasi pandemi Covid-19 namun segala daya upaya, kerja keras serta berbagai terobosan terus dilakukan agar proyek ini dapat segera rampung. Masih menurut Awang, capaian saat ini menyisakan kurang dari 4 persen saja.
“Beberapa waktu kedepan JTB akan memasuki fase Gas-In untuk kemudian masuk ke start-up dan Gas on Stream,” ungkap Awang.
Kegiatan kunker spesifik kali ini selain diikuti oleh 13 anggota DPR juga hadir Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, Deputi Operasi Julius Wiratno, Plt. Kepala Divisi Program & Komunikasi M. Kemal, Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa Nurwahidi bersama jajarannya yang didampingi oleh Direktur Pengembangan dan Produksi Subholding Upstream Wiko Migantoro, Direktur Utama PEPC Awang Lazuardi, dan Pjs. General Manager Gas JTB Ruby Mulyawan beserta manajemen dari Regional Indonesia Timur dan Zona 12.
Proyek JTB merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Perpres Nomor 109 tahun 2020.
Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia. Suplai gas dari JTB akan memberikan ketersediaan gas bagi Pulau Jawa dan diharapkan dapat meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut melalui geliat dunia usaha. Direncanakan proyek gas JTB akan segera mulai beroperasi pada tahun ini. (feb/hdl)
