Pontianak (pilar.id) – Menyusuri Sungai Kapuas untuk melihat kondisi riil Jembatan Kapuas I serta perencanaan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I yang akan segera dilakukan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat, dilakukan Komisi V DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, bersama rombongan.
Didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Selasa (12/7/2022), rombongan menggunakan kapal, menyusuri Sungai Kapuas sembari melihat kondisi Jembatan.
Wakil Gubernur Ria Norsan menjelaskan jika keberadaan duplikasi Jembatan Kapuas I akan mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari.
Iapun menyambut baik dan sangat mengapresiasi peninjauan langsung yang dilakukan para Anggota Komisi V DPR RI.
“Kemacetan di pagi maupun sore hari di Kota Pontianak sangat memprihatinkan. Jarak tempuh pendek, tapi bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam untuk menuju seberang pusat Kota Pontianak. Duplikasi Jembatan Kapuas I sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan antar kota yang kerap terjadi dari Kota Pontianak menuju luar Kota Pontianak,” kata Ria Norsan.
Tidak hanya itu, Wagub Kalbar juga berharap pembangunan Jembatan Kapuas III bisa segera dilaksanakan karena titik kemacetan baru diprediksi terjadi di daerah perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah dikarenakan mobilitas masyarakat cukup tinggi seiring dengan beroperasinya Pelabuhan Terminal Kijing.
Potensi kemacetan juga akan terjadi dari Siantan menuju Pelabuhan Kijing. Pembangunan Jembatan Kapuas III akan menjadi alternatif dalam mengurai kemacetan serta bisa mempersingkat waktu dan jarak tempuh masyarakat Kabupaten Mempawah atau Kota Singkawang menuju Kota Pontianak.
“Kemudian, kami juga melebarkan ruas jalan menjadi 8 meter dan ini belum begitu maksimal. Jika memungkinkan, pelebaran jalan akan ditambah menjadi 12 meter karena bisa memakan waktu yang lama kalau menunggu pembangunan jalan tol,” tuturnya.
Apresiasi tinggi kembali diberikan Wakil Gubernur Kalbar kepada para Anggota DPR RI Dapil Kalbar yang telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah Kalbar.
“Kita patut mengapresiasi keberadaan 3 wakil masyarakat Kalbar di Komisi V DPR RI. Ada Pak Lasarus, Pak Boyman, dan Pak Syarif Abdullah, yang selalu memperhatikan pembangunan di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kunjungan Bapak/Ibu ke Kalbar bisa memberikan atensi yang besar untuk percepatan pembangunan di wilayah ini. Karena Kalbar menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara,” harap Wagub Kalbar.
Usai menyusuri Sungai, rombongan Komisi V DPR RI bersama Wagub Kalbar melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Internasional Kijing di Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
Didampingi Bupati Mempawah, Erlina Norsan, seluruh anggota Komisi V DPR RI langsung melihat kawasan pelabuhan yang dibangun dengan menggunakan APBN itu.
“Untuk persiapan terminal Kijing sudah 98 persen. Sementara dermaga dengan panjang 1 kilometer dan lebar 100 meter, cukup dalam bisa dimasuki kapal dengan 3.000 DWT,” kata Ria Norsan.
Iapun menegaskan jika Pemprov Kalbar sangat mendukung agar terminal segera beroperasi dengan retribusi dari CPO Kalbar sangat besar untuk PAD.
“Semoga dapat mendongkrak perekonomian Kalbar,” tegas Wagub.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut kunjungan kerja (kunker) rombongan Komisi V DPR ke Kalimantan Barat bukanlah kegiatan seremonial belaka.
“Kunker kita bukan sekadar kegiatan seremonial. Kita ke sini pakai uang rakyat bapak ibu sekalian. Makanya, saya berharap kedatangan kita hari ini membawa manfaat untuk Kalimantan Barat, khususnya dalam hal percepatan pembangunan,” tegas Lasarus saat memimpin rapat dengan Gubernur Kalimantan Barat dan mitra kerja Komisi V DPR RI di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (12/7/2022).
Ia mengatakan, beberapa persoalan dibahas dalam kunjungan tersebut. Sejumlah masalah yang dibahas antara lain soal jalan-jalan poros, air bersih di Kota Pontianak, Bandara Singkawang, desa mandiri, dan rencana jalan tol Pontianak-Singkawang.
Untuk mengoptimalkan ekspor CPO ini, Lasarus memandang pengusaha sawit perlu membangun tangki timbun (storage) CPO di sekitaran Pelabuhan Kijing. Karenanya, dirinya pun meminta PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan untuk menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan sawit agar mereka mau membangun tangki timbun di sekitar pelabuhan yang dijadwalkan akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus 2022 tersebut.
“Kapal yang dibelakang ini dari Liberia sedang memuat CPO untuk diekspor ke Pakistan. Ini bukti kalau pelabuhan ini sudah siap beroperasi. Karenanya, untuk memaksimalkan ekspor CPO, kami meminta Pelindo untuk berdiskusi dengan Sinarmas, Djarum dan seterusnya grup-grup sawit besar di Kalbar untuk bangun storage di sini. Sekarang baru Wilmar yang membangun storage,” pungkasnya. (din)
