Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo menegaskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan yang matang dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 untuk mengevaluasi kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 30 Desember 2023, Presiden menyampaikan bahwa KPU harus siap menghadapi kompleksitas Pemilu 2024 agar berlangsung dengan jujur dan adil.
“Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Presiden.
Presiden menyoroti kompleksitas Pemilu 2024, dengan lebih dari 204 juta pemilih tersebar di 38 provinsi, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. “Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” tambahnya.
Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar KPU menjalankan pemilu sebaik mungkin dengan memastikan tata kelola, kesiapan petugas, logistik, distribusi logistik, sistem, dan teknologi berjalan dengan baik. Presiden menekankan pentingnya menghindari kesalahan teknis yang dapat berimplikasi politis dan merugikan kondusivitas negara serta legitimasi Pemilu.
“Dalam era digital, kita harus menjaga sistem informasi dan perangkat pendukung pemilu agar terhindar dari peretasan. Ketidakcermatan sedikit pun dapat merusak kepercayaan masyarakat, yang tidak boleh terjadi,” tegas Presiden.
Presiden juga mengajak seluruh pihak, termasuk ASN, TNI, dan Polri, untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menekankan perlunya netralitas aparat negara dan memberikan contoh konkretnya, seperti bantuan dalam pengiriman logistik ke wilayah terluar yang sulit dijangkau.
Terkait hak pilih warga negara, Presiden meminta agar KPU memastikan pelayanan yang tanpa diskriminasi dan mengedukasi para pemilih untuk membuat keputusan yang cerdas. Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya menghindari penyebaran hoaks yang dapat merugikan proses demokrasi.
“Mendidik masyarakat tentang tahapan pemilu dan membentuk pemilih yang cerdas melalui pendidikan politik yang masif sangat diperlukan,” tandasnya.
Presiden didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin. (hdl)
